Pemerintah: Manajer KDKMP dan KNMP Bukan Pegawai BUMN
Pemerintah menegaskan manajer program KDKMP dan KNMP bukan pegawai BUMN, melainkan mendapat penugasan dua tahun untuk membina koperasi hasil pembentukan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 September 2026. Seluruh biaya penugasan akan ditanggung pemerintah dan pembinaan dijalankan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Penegasan status manajer
Dony menegaskan bahwa walau manajer ditempatkan di bawah struktur pengawasan BUMN tertentu untuk penugasan, mereka bukan pegawai BUMN. Pernyataan ini diperjelas saat Dony menjawab wartawan terkait skema penempatan dan status kepegawaian.
"Sebetulnya kan bukan pegawai BUMN ya,"
Skema penugasan dan pembiayaan
Penugasan manajer berlangsung selama dua tahun dengan tujuan utama membina koperasi yang telah dibentuk pemerintah. Menurut Dony, seluruh biaya selama masa penugasan akan ditanggung oleh pemerintah.
"Nanti akan disampaikan mereka adalah karena ini penugasan selama dua tahun. Seluruh biaya tentu biaya dari pemerintah, pembinaannya akan dilakukan oleh Agrinas Pangan,"
Struktur organisasi dan koordinasi
Dony menyebut rincian struktur dan mekanisme penugasan akan dijelaskan oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Badan yang dipimpinnya akan berkoordinasi lebih lanjut untuk menyusun mekanisme penempatan dan tugas harian manajer.
"Nanti akan ditanyakan sama Pak Jo. Silakan didiskusikan sama Pak Jo, nanti Pak Jo menjelaskan mengenai strukturnya,"
Keterangan sebelumnya dan aspek administratif
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan penempatan manajer akan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pemerintah disebut menyiapkan aspek administratif serta aspek hukum sebelum penempatan berjalan.
Qodari juga merinci bahwa manajer KDKMP akan bekerja di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, sementara manajer KNMP berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Hubungan kerja, kontrak, hak, kewajiban, dan perlindungan sosial akan diatur pemerintah dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
Implikasi ke depan
Keterangan Dony menegaskan pemerintah memilih skema penugasan untuk mempercepat pembinaan koperasi tanpa mengubah status kepegawaian manajer menjadi pegawai BUMN. Detail teknis mengenai struktur penugasan, hubungan kerja, dan mekanisme pengawasan masih menunggu penjelasan resmi dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...