Gubernur Bali: Lomba Lari Canggu Digelar Tanpa Izin, Imigrasi Turun Tangan

Denpasar — Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan lomba lari kontroversial di Canggu digelar tanpa izin resmi, sementara aparat memperluas penyelidikan terhadap penyelenggara yang diduga melanggar aturan imigrasi dan mendiskriminasi warga setempat. Event yang dikenal sebagai Bali Silent Disco itu diselenggarakan oleh Entourage Run dan menuai kecaman setelah unggahan di media sosial menyebut hanya warga asing yang boleh daftar.

Izin acara dan peran pemerintah daerah

Koster mengatakan pemerintah provinsi maupun pemerintahan Kabupaten Badung tidak diberi tahu sebelum acara berlangsung. Menurutnya, penyelenggaraan tanpa pemberitahuan menimbulkan risiko bagi keamanan dan ketertiban publik.

"Menurut bupati Badung, acara tersebut tidak memiliki izin sebelum dilaksanakan,"

Ia juga menegaskan kehadiran polisi lalu lintas di rute tidak berarti acara mendapat persetujuan resmi.

"Polisi mengambil inisiatif untuk mengatur lalu lintas di Canggu,"

Masalah lalu lintas dan keselamatan publik

Lomba berlangsung di Canggu, kawasan wisata populer yang ruas jalannya sempit dan sering macet. Hal ini memicu kekhawatiran soal pengaturan lalu lintas dan keselamatan peserta maupun warga sekitar.

Koster meminta agar kegiatan yang melibatkan warga asing dilaporkan terlebih dahulu kepada otoritas lokal. Ia menekankan pentingnya penilaian terkait keamanan dan dampak terhadap komunitas sekitar.

"Saya tidak ingin acara seperti ini terjadi lagi,"

Tindakan imigrasi dan status penyelenggara

Direktorat Jenderal Imigrasi menindaklanjuti dengan menanyai peserta asing yang masih berada di Bali. Dua warga negara Belanda, yang dikenali hanya dengan inisial JAS, 35, dan HQV, 37, telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura pekan lalu.

Imigrasi kemudian memutuskan melarang kedua warga negara tersebut masuk kembali ke Indonesia setelah dinilai memegang peran kunci dalam penyelenggaraan acara.

Permintaan maaf dari penyelenggara

Setelah kecaman meluas, Entourage Club menyampaikan permintaan maaf di akun Instagram mereka. Mereka menyatakan niat awalnya membangun komunitas inklusif tanpa memandang kebangsaan, ras, etnis, atau gender.

"Kami meminta maaf kepada warga Indonesia yang merasa dikecualikan atau tersinggung oleh proses pendaftaran; hasil itu tidak pernah menjadi maksud kami,"

Konsekuensi dan langkah ke depan

Kasus ini memperingatkan penyelenggara acara agar mematuhi prosedur perizinan dan aturan imigrasi. Pemerintah daerah dan aparat diperkirakan akan memperketat pengawasan terhadap event yang melibatkan turis asing, demi menjamin keselamatan publik dan harmoni komunitas lokal.