DPRD Soroti Dugaan Kelalaian PGN setelah Ledakan Gas di Medan

MEDAN — DPRD Sumatera Utara menyoroti dugaan kelalaian perawatan jaringan gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) setelah ledakan hebat di Kompleks Grand Polonia, Jalan Mustang, Kecamatan Medan Polonia, pada Senin (20/7). Ledakan itu diduga kuat dipicu oleh kebocoran gas dari jaringan bawah tanah yang lama tidak terawat.

DPRD Pertanyakan Pengawasan dan Perawatan

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, mempertanyakan kinerja PGN dalam mengawasi dan merawat infrastruktur distribusi gas di kawasan permukiman tersebut. Ia menilai ada indikasi kelalaian pada pemeriksaan dan perbaikan jalur pipa.

“Ada apa sebenarnya? Jangan sampai terjadi keteledoran dari pihak pengelola gas yang tidak melakukan pemeriksaan, pengawasan, bahkan perbaikan terhadap jalur-jalur gas yang mereka miliki,”

Rudi mendesak agar PGN tidak mengabaikan informasi yang menyebut jaringan gas di Grand Polonia tidak mendapat pemeliharaan selama bertahun-tahun. Jika keterangan itu benar, menurutnya, PGN wajib memberi penjelasan terbuka kepada publik.

Potensi Tanggung Jawab PGN

Politikus PAN itu menegaskan PGN tidak boleh lepas tangan jika penyelidikan kepolisian nantinya membuktikan penyebab ledakan berasal dari kebocoran jaringan. Ia menyatakan perusahaan harus bertanggung jawab dan mengambil langkah perbaikan segera.

“Ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau nantinya memang terbukti penyebabnya berasal dari jaringan atau kebocoran gas, maka PGN tidak boleh lepas tangan. Mereka harus bertanggung jawab dan menjadikan ini sebagai perhatian yang sangat serius,”

Langkah DPRD dan Proses Penyelidikan

Komisi B DPRD Sumut menyatakan akan menunggu hasil penyelidikan kepolisian sebelum menentukan langkah lanjutan. Namun Rudi tidak menutup kemungkinan memanggil PGN melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) jika ditemukan bukti kelalaian.

Ia juga meminta semua pihak berhati-hati membuat kesimpulan dini karena ada perbedaan keterangan antara hasil penyelidikan awal kepolisian dan penjelasan PGN. Meski begitu, DPRD menuntut agar proses evaluasi dan perbaikan tidak berhenti hanya karena investigasi masih berlangsung.

Implikasi untuk Keamanan Publik

Rudi mengingatkan bahwa insiden ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jaringan distribusi gas yang telah beroperasi lama tanpa rehabilitasi berarti. Ia menegaskan perlu perbaikan dan pengawasan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus dihantui rasa takut akan potensi kebocoran.

Komisi B akan memantau perkembangan penyelidikan dan menyiapkan opsi pemanggilan PGN jika data lapangan mengindikasikan adanya kelalaian pemeliharaan. Publik diharapkan mendapat kejelasan dan jaminan keselamatan dari pihak berwenang dan pengelola infrastruktur gas.