Menkes dan Dirut BPJS Laporkan Keuangan ke Presiden
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026 untuk melaporkan kondisi keuangan BPJS serta langkah perbaikan pelayanan bagi peserta.
Tujuan pertemuan
Pertemuan dimaksudkan untuk memberi pembaruan atas kondisi fiskal BPJS Kesehatan dan proyeksi keuangan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya menyetujui injeksi dana sebesar Rp20 triliun untuk menstabilkan kondisi BPJS.
Penjelasan Menkes
Budi mengatakan laporan keuangan yang dibawa juga memuat proyeksi dan rencana perbaikan layanan. Ia tiba di Istana sekitar pukul 15.00 WIB dan menyampaikan harapan Presiden agar perbaikan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga nyata dirasakan masyarakat melalui kualitas layanan rumah sakit.
“Ini kan kemarin sudah disetujui injeksi Rp20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suahasil dan juga Pak Imin, ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini,”
Budi menegaskan pemerintah ingin agar peningkatan pembayaran kepada rumah sakit diiringi perbaikan akses dan mutu layanan. Ia menyoroti keluhan masyarakat seperti antrean panjang, perbedaan akses layanan antara peserta BPJS dan non-BPJS, serta standar pelayanan yang belum konsisten.
“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangannya saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke RS-RS. Kualitas pembayarannya ke RS dan rumah sakit bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke masyarakat,”
Respons Dirut BPJS
Prihati Pujowaskito mengatakan BPJS telah menyiapkan laporan komprehensif yang mencakup capaian dan berbagai aspek operasional. Ia menyebut pihaknya menunggu arahan lanjutan dari Presiden setelah penyampaian laporan.
“Kita laporkan semuanya soal BPJS Kesehatan. Capaian-capaian dan pelayanan-pelayanan sehingga nanti bisa mendapatkan arahan dari Presiden,”
Kehadiran pejabat lain
Selain Menkes dan Dirut BPJS, sejumlah menteri hadir pada agenda di Kompleks Istana. Di antaranya:
- Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Implikasi dan langkah selanjutnya
Penyampaian laporan ini menandai langkah koordinasi pemerintah untuk memastikan injeksi dana berdampak pada stabilitas keuangan dan perbaikan layanan publik. Pemerintah akan memantau implementasi rekomendasi dan menilai realisasi perbaikan akses serta mutu layanan di rumah sakit sebagai ukuran keberhasilan intervensi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...