Menkes dan Dirut BPJS Laporkan Keuangan ke Presiden
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026 untuk melaporkan kondisi keuangan BPJS serta langkah perbaikan pelayanan bagi peserta.
Tujuan pertemuan
Pertemuan dimaksudkan untuk memberi pembaruan atas kondisi fiskal BPJS Kesehatan dan proyeksi keuangan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya menyetujui injeksi dana sebesar Rp20 triliun untuk menstabilkan kondisi BPJS.
Penjelasan Menkes
Budi mengatakan laporan keuangan yang dibawa juga memuat proyeksi dan rencana perbaikan layanan. Ia tiba di Istana sekitar pukul 15.00 WIB dan menyampaikan harapan Presiden agar perbaikan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga nyata dirasakan masyarakat melalui kualitas layanan rumah sakit.
“Ini kan kemarin sudah disetujui injeksi Rp20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suahasil dan juga Pak Imin, ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini,”
Budi menegaskan pemerintah ingin agar peningkatan pembayaran kepada rumah sakit diiringi perbaikan akses dan mutu layanan. Ia menyoroti keluhan masyarakat seperti antrean panjang, perbedaan akses layanan antara peserta BPJS dan non-BPJS, serta standar pelayanan yang belum konsisten.
“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangannya saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke RS-RS. Kualitas pembayarannya ke RS dan rumah sakit bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke masyarakat,”
Respons Dirut BPJS
Prihati Pujowaskito mengatakan BPJS telah menyiapkan laporan komprehensif yang mencakup capaian dan berbagai aspek operasional. Ia menyebut pihaknya menunggu arahan lanjutan dari Presiden setelah penyampaian laporan.
“Kita laporkan semuanya soal BPJS Kesehatan. Capaian-capaian dan pelayanan-pelayanan sehingga nanti bisa mendapatkan arahan dari Presiden,”
Kehadiran pejabat lain
Selain Menkes dan Dirut BPJS, sejumlah menteri hadir pada agenda di Kompleks Istana. Di antaranya:
- Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Implikasi dan langkah selanjutnya
Penyampaian laporan ini menandai langkah koordinasi pemerintah untuk memastikan injeksi dana berdampak pada stabilitas keuangan dan perbaikan layanan publik. Pemerintah akan memantau implementasi rekomendasi dan menilai realisasi perbaikan akses serta mutu layanan di rumah sakit sebagai ukuran keberhasilan intervensi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ditjenpas Periksa 55 Warga Binaan di Lapas Cibinong
Ditjenpas memeriksa 55 warga binaan di Lapas Cibinong terkait dugaan fasilitas mewah; total 90 orang telah d...
Wapres Pastikan Penanganan Optimal Korban Keracunan MBG di Batang
Wapres Gibran jamin penanganan optimal korban dugaan keracunan MBG di Batang, minta investigasi cepat dan pe...
Kapasitas Lapas Cibinong 216%: DPR Minta Penjelasan
Komisi XIII DPR sebut Lapas Kelas IIA Cibinong overkapasitas 216% per 27 Sep 2026 dan minta penjelasan distr...
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Pemerintah Sebut Faktor Avtur dan Geopolitik
Menteri Haji menyebut biaya haji 2027 berpotensi naik akibat kenaikan avtur dan situasi geopolitik; angka ma...
DPR Dorong Audit Lapas usai Temuan 'Kluster Mewah' Cibinong
Komisi XIII DPR dorong audit tata kelola lapas setelah temuan 'kluster mewah' di Lapas Cibinong, termasuk us...
Temuan 'Kluster Mewah' Tegaskan Masalah Tata Kelola Lapas
Ombudsman sebut temuan "kluster mewah" di Lapas Cibinong mempertegas masalah tata kelola, termasuk overcapac...