Warga Langsa Tuntut Kepastian Jadup Tahap III, Pemko: Sudah Diusulkan
Langsa — Puluhan warga yang menamakan diri Korban Banjir Langsa menggelar aksi di Pendopo Wali Kota Langsa, Sabtu (26/9). Mereka menuntut kepastian waktu dan mekanisme penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) tahap III. Aksi dipimpin Koordinator Jantana Pratama Putra dan berlangsung dengan orasi bergantian.
Tuntutan massa dan respons pemkot
Massa meminta kepastian pencairan dan prosedur penyaluran Jadup. Mereka menyorot lambatnya informasi dan waktu tunggu yang panjang bagi calon penerima.
Pemko Langsa menanggapi aspirasi itu melalui Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Gampong, Darma Putra. Hadir pula para asisten, pimpinan OPD, kabag, kabid, dan camat.
“Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menegaskan proses Jadup tahap III telah diusulkan dan kini berproses di pemerintah pusat,”
Darma menegaskan Pemko menghargai hak warga menyampaikan aspirasi. Pemerintah daerah berjanji mengawal proses sesuai kewenangan yang dimiliki.
Data usulan Jadup tahap III
Darma memaparkan perkembangan data terkait pengusulan Jadup tahap III. Angka-angka itu menunjukkan skala calon penerima di Kota Langsa.
| Tahap | Jumlah KK Diusulkan | Jumlah Setelah Pemadanan | Total Jiwa Calon Penerima |
|---|---|---|---|
| Jadup Tahap III | 23.869 KK | 23.261 KK | 74.688 jiwa |
Proses verifikasi di tingkat pusat
Pemko menjelaskan bahwa pengajuan Jadup disampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Selanjutnya data diserahkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi melalui BPS RI.
“Ini bantuan yang sifatnya permohonan kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Jadi untuk pencairannya mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Langsa sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan kami, yakni mengusulkan Jadup sampai pada tahap III,”
Keterangan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Jeffry Sentana S. Putra pada beberapa kesempatan, termasuk saat pembukaan Langsa Expo 2026 pada Jumat (25/9) malam.
Kewenangan dan harapan pemerintah daerah
Pemko menekankan bahwa penentuan tanggal dan waktu pencairan berada di tangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Pemko tidak dapat menentukan kapan bantuan akan dicairkan.
“Untuk tanggal dan waktu penyaluran Jadup tahap III merupakan keputusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Langsa tidak bisa menentukan tanggal pencairannya. Yang bisa kami pastikan, Jadup tahap III sudah kita usulkan kepada Pemerintah Pusat,”
Darma juga mengatakan pihaknya telah berkali-kali memberi penjelasan perkembangan proses kepada masyarakat. Pemerintah daerah meminta warga bersabar sembari proses verifikasi berjalan.
Penutup
Pemko dan masyarakat memiliki tujuan yang sama: agar bantuan segera sampai kepada yang berhak. Pemko memastikan akan terus mengawal setiap tahapan sesuai kewenangan hingga proses verifikasi di pusat selesai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
BMK-PB mendesak pencopotan Kadis Ketapang Asahan setelah ditemukan kejanggalan proyek lantai jemur di Rawang...
Perda TJSLP: Sergai Minta Perusahaan Sinkronkan CSR dengan Prioritas Daerah
Bupati Sergai minta perusahaan sinkronkan TJSLP/CSR dengan prioritas pembangunan lewat Perda Nomor 1/2025 da...
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...