Bupati Tapteng Teken KUA-PPAS 2027, Tekankan Orientasi Hasil

PANDAN — Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu hadir dan menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (22/9), di Ruang Rapat DPRD Tapteng. Penandatanganan itu menjadi titik awal penetapan arah pemanfaatan anggaran daerah untuk prioritas pelayanan dan pemulihan pascabencana.

Penandatanganan KUA-PPAS 2027

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Dokumen ini menentukan skala prioritas program dan plafon anggaran untuk tahun depan.

Hadir pada rapat tersebut para wakil ketua dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Penandatanganan mengakhiri pembahasan awal antar eksekutif dan legislatif untuk APBD 2027.

APBD 2027: bukan sekadar administratif

Dalam pidatonya, Masinton menekankan bahwa penyusunan KUA-PPAS tidak boleh dilihat sebagai proses administratif semata. Menurutnya, keputusan ini menentukan prioritas layanan dan urutan penyelesaian persoalan rakyat.

“Hari ini kita sedang menentukan arah ke mana uang rakyat akan kita bawa. Di dalam KUA-PPAS terdapat pilihan-pilihan, apa yang kita dahulukan, apa yang kita tunda, siapa yang kita layani, dan persoalan rakyat mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu.”

Ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menuntut perubahan pola kerja di seluruh OPD. Ukuran keberhasilan, kata dia, harus berdasar manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya tinggi rendahnya serapan dana.

Fokus pemulihan dan ketahanan bencana

Masinton mengarahkan agar APBD 2027 berorientasi pada hasil, dengan tema utama pemulihan pascabencana dan penguatan ketahanan daerah. Seluruh pimpinan OPD diminta menjadikan tema itu acuan perencanaan program kerja.

“Seluruh pimpinan OPD harus menjadikan tema pemulihan dan ketahanan bencana sebagai acuan utama dalam menyusun program kerja.”

Ia menegaskan pembangunan ke depan tidak hanya untuk memulihkan kondisi sebelumnya, tetapi membangun fondasi yang lebih kuat dalam aspek ekonomi, pemerataan, dan ketahanan bencana.

“Tapanuli Tengah tidak cukup hanya bangkit, tetapi harus pulih dengan lebih kuat. Tidak cukup hanya kembali seperti sebelum bencana, kita harus membangun Tapanuli Tengah yang lebih tangguh, lebih adil dalam pembangunan, lebih kuat ekonominya, dan lebih nyata manfaat pemerintahannya.”

Langkah selanjutnya

Dengan disepakatinya KUA-PPAS, tahapan berikutnya adalah pembahasan rinci APBD bersama DPRD sebelum pengesahan. Pemerintah daerah dan legislatif diharapkan mempercepat proses agar program pemulihan dan penguatan ketahanan segera terealisasi.

Rapat paripurna ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memprioritaskan anggaran yang berorientasi hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.