5.043 KPM Labuhanbatu Terindikasi Judi Online, 500 Ajukan Sanggahan
Labuhanbatu — Sebanyak 5.043 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial di Kabupaten Labuhanbatu masuk dalam daftar prelist terindikasi terlibat judi online. Data itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Labuhanbatu, Syahrizal Hasibuan, Senin (21/9), dan berasal dari SIKS-NG milik Kementerian Sosial.
Asal data dan status pemeriksaan
Rekapitulasi tersebut diperoleh dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), aplikasi nasional yang mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Sosial menyatakan data itu merupakan hasil penggabungan laporan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.
Meski demikian, Dinas Sosial menegaskan daftar itu masih dalam proses verifikasi dan validasi. Artinya, pencantuman nama dalam prelist belum menjadi keputusan final soal keterlibatan dalam judi online.
Sanggahan dan hak KPM
Syahrizal menyampaikan bahwa KPM yang merasa tidak terlibat dapat mengajukan sanggahan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hingga pengumuman terakhir, sekitar 500 KPM telah mengajukan sanggahan.
Dari total 5.043 data KPM Bansos terindikasi judol tersebut, tercatat sebanyak 500 KPM diantaranya, telah melakukan sanggahan, sementara sisanya, masih dalam tahap verifikasi
Proses verifikasi bertujuan memastikan akurasi data penerima bantuan sosial dan dapat mengakibatkan perubahan daftar sesuai hasil klarifikasi.
Sebaran per kecamatan
Berikut rincian jumlah KPM yang tercantum dalam rekapitulasi per kecamatan:
| Kecamatan | Jumlah KPM | Persentase |
|---|---|---|
| Rantau Selatan | 923 | 18,31% |
| Panai Tengah | 774 | 15,35% |
| Panai Hilir | 686 | 13,60% |
| Rantau Utara | 675 | 13,39% |
| Panai Hulu | 590 | 11,70% |
| Bilah Hilir | 572 | 11,34% |
| Bilah Hulu | 432 | 8,57% |
| Pangkatan | 259 | 5,14% |
| Bilah Barat | 132 | 2,62% |
Informasi data dan imbauan publik
Rekapitulasi mencantumkan data identitas seperti NIK, nama, nomor KK, alamat, kecamatan/kelurahan, serta informasi rekening bank atau e-wallet. Semua data tersebut digunakan untuk proses verifikasi lebih lanjut.
Syahrizal mengimbau masyarakat agar tidak cepat menyimpulkan atau menyebarluaskan identitas warga yang masuk daftar sebelum proses verifikasi selesai. Ia menegaskan status terindikasi masih memerlukan klarifikasi resmi sesuai ketentuan.
Upaya pemutakhiran dan kampanye
Dinas Sosial bersama pihak terkait akan terus memperbarui data agar bantuan sosial tepat sasaran. Upaya ini juga menjadi bagian dari kampanye mewujudkan Keluarga Sejahtera Kabupaten Labuhanbatu Bebas dari Judi Online dan mengajak masyarakat menjauhi aktivitas perjudian online yang berdampak pada kesejahteraan keluarga.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
BPSDM Sumut Klaim 37.000 ASN Telah Ikuti Pelatihan sejak 2020
BPSDM Sumut menyebut 37.000 ASN telah mengikuti pelatihan sejak 2020 hingga menjelang akhir 2026, dengan fok...
Bupati Sergai Tekankan Penguatan Perpustakaan Sekolah
Bupati Sergai minta pengelolaan perpustakaan sekolah ditingkatkan lewat tata kelola, layanan, dan transforma...
APVI Kritik Rencana Perda Larangan Vape di Sumut, Ratusan Pekerja Terancam
APVI DPW Sumbagut menilai rencana Perda larangan vape di Sumut dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha dan beri...
Kepala BPSDM Sumut Akui Istri Pejabat Bekerja di Instansi yang Sama
Kepala BPSDM Sumut akui istri pejabat eselon IV bekerja di lembaga yang sama; kasus dilaporkan ke Inspektora...
Medan Raih Penghargaan Anti-Fraud JKN, Kontroversi Sibayak
Medan meraih Terbaik II Anti-Fraud JKN pada INAHAFF 2026; sorotan offroad Gunung Sibayak dan laporan dugaan...
Wali Kota Illiza Sambut Delegasi CSS XXIV di Banda Aceh
Wali Kota Illiza menyambut delegasi CSS XXIV di Banda Aceh pada 17 Nov; acara termasuk penyerahan STBM Award...