KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

Medan - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penggeledahan di enam lokasi pada 9-10 November terkait dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Penggeledahan menyasar kantor instansi dan rumah pihak-pihak yang diduga terlibat untuk memperkuat penyidikan yang sedang berlangsung.

Penggeledahan di enam lokasi

Tim penyidik memeriksa dua kantor dan empat rumah dalam operasi selama dua hari berturut-turut, Senin-Selasa (9-10/11). Kegiatan ini merupakan kelanjutan proses penyidikan yang saat ini masih aktif.

• Dua kantor: kantor Satker Wilayah 1 dan kantor Satker Wilayah 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
• Empat rumah: dua milik pihak swasta kontraktor proyek jalan, satu milik mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumut, dan satu milik mantan Kepala Satker di BBPJN Sumut.

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah.

Barang bukti dan tujuan penggeledahan

Penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang terkait langsung dengan penyidikan. Barang bukti itu dianggap krusial untuk menelusuri alur proyek, peran masing-masing pihak, dan kemungkinan aliran dana dalam pembangunan jalan.

Hingga keterangan terbaru, pihak KPK belum merinci jenis perangkat elektronik atau dokumen yang disita. Namun, fokus penyidikan mencakup pelaksana proyek di lapangan dan pihak yang pernah memegang kendali anggaran serta kebijakan teknis pembangunan jalan.

Status tersangka dan kelanjutan proses

KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Dari jumlah tersebut tujuh orang telah ditahan penyidik, sedangkan satu tersangka belum ditahan dan belum dijelaskan posisinya oleh KPK.

Penyidikan diperkirakan akan berlanjut dengan analisis barang bukti yang disita dan pemeriksaan tambahan terhadap pihak-pihak terkait. KPK belum membuka identitas seluruh tersangka dalam keterangan terbarunya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pengelolaan proyek infrastruktur yang menyentuh anggaran daerah dan nasional. Perkembangan penyidikan akan menentukan langkah penuntasan, termasuk kemungkinan perluasan penggeledahan atau penetapan tersangka baru.