LAPK: PLN Wajib Beri Kompensasi atas Blackout Sumatera 22 Mei
MEDAN — Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menuntut PLN memberi kompensasi setelah pemadaman listrik massal yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada 22 Mei 2026, yang berlangsung hingga lebih dari 27 jam di beberapa daerah. LAPK menyebut gangguan itu menimbulkan kerugian luas dan menuntut evaluasi menyeluruh atas sistem distribusi serta mitigasi risiko PLN.
Tuntutan kompensasi dan alasan
LAPK menegaskan PLN wajib bertanggung jawab atas terganggunya layanan listrik sebagai kebutuhan dasar publik. Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar, menyatakan kompensasi diperlukan untuk menutup kerugian yang dialami pelanggan selama blackout berlangsung.
"Risiko bisnis dalam pelayanan publik tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada masyarakat sebagai pelanggan. PLN wajib mempertimbangkan pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami pelanggan selama blackout berlangsung,"
Kerugian yang dialami masyarakat
LAPK merinci dampak pemadaman yang luas. Selain padamnya aliran listrik, masyarakat menghadapi potensi kerusakan perangkat elektronik dan biaya tambahan untuk mempertahankan aktivitas sehari-hari.
- Rumah tangga yang kehilangan bahan makanan dan harus membeli es batu;
- Pelaku usaha kecil yang terganggu operasinya;
- Sektor perdagangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang terdampak;
- Biaya untuk bahan bakar genset, lampu darurat, dan lilin.
"Masyarakat terpaksa membeli bahan bakar genset, lilin, lampu darurat, es batu, hingga berbagai kebutuhan lain untuk mempertahankan aktivitas rumah tangga maupun usaha mereka,"
Sistem distribusi dan evaluasi yang diminta
LAPK mengkritik efektivitas sistem distribusi dan teknologi mitigasi risiko PLN. Menurut lembaga itu, gangguan pada jaringan distribusi dapat berkembang menjadi pemadaman berskala besar meski terdapat pembangkit di Aceh dan Sumatera Utara.
LAPK mendesak PLN melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap teknologi pengamanan jaringan, kemampuan isolasi gangguan, serta tata kelola manajemen perusahaan. Padian Adi juga meminta evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan sistem kelistrikan.
"PLN harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, teknologi mitigasi risiko, serta tata kelola manajemen perusahaan. Termasuk mengevaluasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan sistem kelistrikan,"
Implikasi dan langkah ke depan
Permintaan kompensasi dari LAPK menempatkan tekanan publik pada PLN untuk memberikan respons cepat dan transparan. Jika diakomodasi, kompensasi dapat meringankan beban finansial warga dan pelaku usaha yang terdampak.
Lebih jauh, LAPK menilai peristiwa ini harus mendorong peningkatan investasi pada teknologi mitigasi dan prosedur operasional agar gangguan lokal tidak berubah menjadi blackout skala besar. Evaluasi dan perbaikan sistem menjadi kunci mencegah dampak serupa di masa depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mandailing Natal Juara Piala Bergilir Gubsu 2026, Raih Rp50 Juta
Mandailing Natal juara Piala Bergilir Gubernur Sumut 2026 setelah menang penalti 4-2; PT Agincourt Resources...
Polres Tapanuli Tengah Rotasi Jabatan Strategis, Sertijab 17 November 2026
Sejumlah jabatan strategis di Polres Tapanuli Tengah dirotasi dalam sertijab 17 November 2026 untuk penyegar...
Kontroversi Penutupan Jalur Pendakian Gunung Sibayak
Pemprov Sumut perpanjang penutupan jalur Gunung Sibayak, namun video viral tunjukkan pembukaan jalur dan eks...
Banjir Melanda Tiga Wilayah di Sumut, Jalur Sumut-Sumbar Terputus
Hujan deras sejak 15 November memicu banjir di Medan, Padangsidimpuan, dan Madina; jalur Sumut–Sumbar terput...
DPRD Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu Rp100 Ribu
DPRD Medan minta Pemko naikkan honor kader Posyandu yang hanya Rp100 ribu per bulan dan ubah pencairan insen...
Ijazah 11 Mahasiswa S2 UDA Dikembalikan Setelah Mediasi Polisi
Setelah tertahan tujuh bulan, ijazah 11 mahasiswa S2 Universitas Darma Agung dikembalikan usai mediasi Polre...