Puluhan Calon Mahasiswa Poltas Terganjal Data Desil untuk KIP Kuliah
Tapaktuan — Puluhan calon mahasiswa Politeknik Aceh Selatan (Poltas) dari keluarga kurang mampu tidak bisa memperoleh KIP Kuliah karena sistem mencatat mereka pada desil ekonomi tinggi. Kejadian ini terungkap saat dokumen pengajuan diunggah ke sistem terintegrasi per Senin (21/9), sehingga mereka gagal memenuhi kriteria desil yang dipersyaratkan.
Puluhan calon mahasiswa terhambat
Sejumlah pendaftar, termasuk anak yatim, tercatat berada pada desil 5 sampai 10. Posisi desil tersebut membuat data mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima KIP Kuliah melalui mekanisme yang digunakan kampus.
Salah seorang calon mahasiswa asal Kecamatan Tapaktuan, Alfarisi, mengatakan pihaknya sudah menyerahkan dokumen pendukung untuk meminta perubahan desil ke Dinas Sosial Aceh Selatan. Namun, sampai waktu pelaporan, perubahan itu belum tercermin di sistem.
"Ketika data kami diunggah ke sistem online, masih tertera masuk dalam desil tinggi, yakni desil 5 ke atas. Padahal kenyataannya keluarga kami tidak mampu, bahkan ada yang anak yatim," kata Alfarisi.
Proses perubahan desil dan kewenangan
Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Selatan, Eja Rinanda Irma, menjelaskan bahwa penentuan naik-turunnya desil tidak berada di kewenangan dinas daerah. Menurutnya, penetapan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat pusat.
"Yang menentukan desil naik atau turun itu BPS pusat. Dinsos maupun PRG hanya membantu mengusulkan perubahan data," ujar Eja saat memberikan penjelasan.
Dengan demikian, Dinas Sosial dan Pusat Rehabilitasi Sosial (PRG) di daerah hanya berperan memfasilitasi proses pengusulan perbaikan data, bukan melakukan perubahan langsung pada status desil seseorang di sistem.
Dampak dan permintaan calon mahasiswa
Calon mahasiswa khawatir tidak dapat melanjutkan pendidikan jika gagal mendapatkan bantuan KIP Kuliah. Mereka menyatakan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai perkuliahan secara mandiri.
Seorang pendaftar yang meminta namanya dirahasiakan menyampaikan kondisi serupa, bahwa realitas ekonomi keluarga jauh berbeda dari yang tercatat dalam sistem.
"Kondisi ekonomi keluarga kami sebenarnya sangat terbatas, tetapi di sistem malah terdata desil tinggi. Kami bingung harus mengadu ke mana lagi," ujar calon mahasiswa tersebut.
Para pendaftar berharap Dinas Sosial Aceh Selatan serta instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat segera memproses pembaruan data desil sesuai fakta di lapangan agar hak pendidikan mereka tidak terhalang.
Kasus ini menyoroti pentingnya sinkronisasi data kesejahteraan antar lembaga, karena status desil berimplikasi langsung pada akses bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BPSDM Sumut Klaim 37.000 ASN Telah Ikuti Pelatihan sejak 2020
BPSDM Sumut menyebut 37.000 ASN telah mengikuti pelatihan sejak 2020 hingga menjelang akhir 2026, dengan fok...
Bupati Sergai Tekankan Penguatan Perpustakaan Sekolah
Bupati Sergai minta pengelolaan perpustakaan sekolah ditingkatkan lewat tata kelola, layanan, dan transforma...
APVI Kritik Rencana Perda Larangan Vape di Sumut, Ratusan Pekerja Terancam
APVI DPW Sumbagut menilai rencana Perda larangan vape di Sumut dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha dan beri...
Kepala BPSDM Sumut Akui Istri Pejabat Bekerja di Instansi yang Sama
Kepala BPSDM Sumut akui istri pejabat eselon IV bekerja di lembaga yang sama; kasus dilaporkan ke Inspektora...
Medan Raih Penghargaan Anti-Fraud JKN, Kontroversi Sibayak
Medan meraih Terbaik II Anti-Fraud JKN pada INAHAFF 2026; sorotan offroad Gunung Sibayak dan laporan dugaan...
Wali Kota Illiza Sambut Delegasi CSS XXIV di Banda Aceh
Wali Kota Illiza menyambut delegasi CSS XXIV di Banda Aceh pada 17 Nov; acara termasuk penyerahan STBM Award...