Survei INES: Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo 79,3%

Jakarta — Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3%, menurut hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dipaparkan Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan, Minggu, 27 September 2026. Survei ini dimaksudkan untuk membaca penilaian masyarakat menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.

Gambaran umum hasil survei

Selain tingkat kepuasan, survei mencatat tingkat kepercayaan terhadap Presiden berada pada angka 82,1%. Sebanyak 16,5% responden menyatakan kurang atau tidak percaya, dan 1,4% tidak menjawab. Hasil ini menunjukkan mayoritas publik memberi penilaian positif terhadap figur presiden dan kinerjanya secara umum.

Kepuasan per sektor

INES memetakan kepuasan publik pada berbagai sektor pemerintahan. Kepuasan tertinggi tercatat pada bidang diplomasi dan kebebasan berpendapat, sementara sektor ekonomi dan penanganan lapangan kerja menunjukkan angka yang lebih rendah.

Isu utama: ekonomi, lapangan kerja, dan harga kebutuhan

Meski mayoritas puas, masalah ekonomi rakyat tetap menonjol. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan mencari pekerjaan menjadi sumber ketidakpuasan. Sebanyak 50,7% responden merasa kurang puas atas penanganan lapangan kerja, dan 54,8% mengeluhkan tingginya harga pokok.

Dukungan terhadap program sosial

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan kuat. Hasil survei menunjukkan 78,2% responden setuju program itu dilanjutkan, sementara 18,4% tidak setuju dan 3,4% tidak menjawab. Andri Gunawan menyatakan dukungan ini menunjukkan relevansi MBG dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Metodologi survei

Survei INES melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,48% dan tingkat kepercayaan 95%.

Secara keseluruhan, hasil survei menempatkan kepuasan publik terhadap pemerintah di level tinggi, tetapi isu ekonomi riil—khususnya lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok—tetap menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian kebijakan ke depan.