Kemenkum Serahkan 6,3 Hektare untuk Sekolah Rakyat di Tangerang

Kementerian Hukum menyerahkan 6,3 hektare lahan di Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Penyerahan sertifikat dilakukan di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Kamis, 18 Juni 2026, sebagai bagian kolaborasi mendukung program prioritas pemerintah.

Penyerahan lahan dan detail teknis

Penyerahan mencakup hampir 63.000 meter persegi lahan yang disiapkan untuk mendirikan fasilitas pendidikan. Serah terima administrasi berlangsung di kantor Kemenkum dan dihadiri pejabat kedua kementerian.

“Kami menyerahkan hari ini hampir 63 ribu meter persegi atau 6,3 hektare lahan di Kementerian Hukum kepada Kementerian Sosial. Nanti peruntukannya untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” Supratman Andi Agtas.

Tujuan dan manfaat bagi akses pendidikan

Menteri Hukum berharap lahan itu bisa segera dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat. Percepatan dianggap penting untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan.

“Mudah-mudahan tanah yang pada hari ini akan kami serahkan ini betul-betul nanti bisa dimanfaatkan secepat mungkin. Bisa dibangun dan kemudian bisa beroperasi Sekolah Rakyat,” ujar Supratman.

Dia menyatakan terharu melihat peresmian program yang memberi harapan baru bagi masyarakat. Kini, lahan yang dipinjamkan diharapkan menjadi titik awal layanan edukasi di wilayah sekitarnya.

Respons Kemensos dan kebutuhan lahan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut inisiatif penyerahan lahan datang dari Kemenkum. Ia mengatakan rencana ini sudah disampaikan sejak sekitar setahun lalu sebelum formalitas penyerahan hari ini.

“Sebelum kami meminta, beliau telah menyampaikan memiliki lahan di Tangerang untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Rencana penyerahan aset tersebut bahkan sudah disampaikan kepada kami sejak sekitar setahun yang lalu,” Gus Ipul.

Gus Ipul menekankan pentingnya dukungan lahan karena ketersediaan tanah masih menjadi tantangan utama pengembangan Sekolah Rakyat. Selama ini, lahan biasanya disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga bantuan aset dari kementerian pusat dinilai bernilai strategis.

Impak dan langkah selanjutnya

Penyerahan ini membuka peluang percepatan pembangunan fasilitas pendidikan alternatif dan memperluas jaringan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Proses perencanaan teknis dan pembangunan diperkirakan berjalan sesuai mekanisme Kemensos setelah penyerahan aset selesai.

Ke depan, koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar lahan cepat dibangun dan segera melayani warga yang membutuhkan akses pendidikan.