Kemenkum Serahkan 6,3 Hektare untuk Sekolah Rakyat di Tangerang
Kementerian Hukum menyerahkan 6,3 hektare lahan di Tangerang kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Penyerahan sertifikat dilakukan di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Kamis, 18 Juni 2026, sebagai bagian kolaborasi mendukung program prioritas pemerintah.
Penyerahan lahan dan detail teknis
Penyerahan mencakup hampir 63.000 meter persegi lahan yang disiapkan untuk mendirikan fasilitas pendidikan. Serah terima administrasi berlangsung di kantor Kemenkum dan dihadiri pejabat kedua kementerian.
“Kami menyerahkan hari ini hampir 63 ribu meter persegi atau 6,3 hektare lahan di Kementerian Hukum kepada Kementerian Sosial. Nanti peruntukannya untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” Supratman Andi Agtas.
Tujuan dan manfaat bagi akses pendidikan
Menteri Hukum berharap lahan itu bisa segera dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat. Percepatan dianggap penting untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan.
“Mudah-mudahan tanah yang pada hari ini akan kami serahkan ini betul-betul nanti bisa dimanfaatkan secepat mungkin. Bisa dibangun dan kemudian bisa beroperasi Sekolah Rakyat,” ujar Supratman.
Dia menyatakan terharu melihat peresmian program yang memberi harapan baru bagi masyarakat. Kini, lahan yang dipinjamkan diharapkan menjadi titik awal layanan edukasi di wilayah sekitarnya.
Respons Kemensos dan kebutuhan lahan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut inisiatif penyerahan lahan datang dari Kemenkum. Ia mengatakan rencana ini sudah disampaikan sejak sekitar setahun lalu sebelum formalitas penyerahan hari ini.
“Sebelum kami meminta, beliau telah menyampaikan memiliki lahan di Tangerang untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Rencana penyerahan aset tersebut bahkan sudah disampaikan kepada kami sejak sekitar setahun yang lalu,” Gus Ipul.
Gus Ipul menekankan pentingnya dukungan lahan karena ketersediaan tanah masih menjadi tantangan utama pengembangan Sekolah Rakyat. Selama ini, lahan biasanya disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga bantuan aset dari kementerian pusat dinilai bernilai strategis.
Impak dan langkah selanjutnya
Penyerahan ini membuka peluang percepatan pembangunan fasilitas pendidikan alternatif dan memperluas jaringan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Proses perencanaan teknis dan pembangunan diperkirakan berjalan sesuai mekanisme Kemensos setelah penyerahan aset selesai.
Ke depan, koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar lahan cepat dibangun dan segera melayani warga yang membutuhkan akses pendidikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...