Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan Ditetapkan Tersangka
Direktorat Reskrimsus Polda Sumut menetapkan Wali Kota Sibolga 2021–2025, Jamaluddin Pohan, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga. Penetapan terkait proyek yang bersumber dari dana Pendanaan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
Penetapan dan status hukum
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan penetapan Jamaluddin resmi sejak 21 Juli 2026. Pernyataan itu disampaikan saat konfirmasi pada Selasa, 29 September 2026.
“Totalnya ada empat orang yang jadi tersangka,” terang Ferry.
Ferry menjelaskan hingga kini belum dapat dipastikan apakah Jamaluddin akan menjalani penahanan. Penyidik masih memproses berkas dan memastikan langkah penyidikan berikutnya.
Tersangka lain dan peran mereka
Selain Jamaluddin, polisi menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Peran dan inisial mereka tercatat sebagai berikut:
- AS (PA/KPA/PPK)
- ISL (PPK/DIRTEK)
- SP (penyedia jasa, pemilik kegiatan, pelaksana, serta pemodal)
Latar lahan dan proses pengambilalihan
Lahan proyek berada di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Lokasi itu lama dikuasai UD Budi Jaya dan dimanfaatkan sebagai areal penangkapan ikan sejak 1960-an.
Pada medio 2023, Pemerintah Kota Sibolga mengambil alih lahan tersebut dengan alasan jalur hijau dan pengembangan pantai. Namun lahan kemudian dipakai untuk pembangunan Pasar Ikan Modern.
Proses pengambilalihan sempat memicu bentrokan. Pihak UD Budi Jaya dilaporkan mengalami luka-luka dan ada tindakan kekerasan saat pengamanan oleh Satpol PP Kota Sibolga.
Pembangunan, peresmian, dan harapan pemerintah
Pasar Ikan Modern Sibolga telah diresmikan dan mulai difungsikan pada Juli 2024. Pemerintah kota menyatakan pasar ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan menjadi ikon kota.
Langkah selanjutnya
Penetapan tersangka membuka jalan bagi proses penyidikan lanjutan. Kepolisian akan melengkapi berkas untuk menentukan apakah berkas perkara layak dilimpahkan ke penuntutan. Publik dan pemangku kepentingan menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas proyek berbasis dana PEN.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
BMK-PB mendesak pencopotan Kadis Ketapang Asahan setelah ditemukan kejanggalan proyek lantai jemur di Rawang...
Perda TJSLP: Sergai Minta Perusahaan Sinkronkan CSR dengan Prioritas Daerah
Bupati Sergai minta perusahaan sinkronkan TJSLP/CSR dengan prioritas pembangunan lewat Perda Nomor 1/2025 da...
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...