ICSM 2026 Batam: Regulasi, Ekonomi Biru, dan Hak Masyarakat Adat

MEDAN — Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) menginisiasi The 1st International Conference on the Strait of Malacca (ICSM 2026), yang berlangsung pada 22–24 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau. Konferensi ini bertujuan menyatukan diskusi soal regulasi maritim global, penerapan blue economy, dan perlindungan masyarakat adat pesisir serta komunitas maritim tradisional di Selat Malaka.

Tema dan tujuan konferensi

ICSM 2026 mengangkat tema “Assessing the Future of the Strait of Malacca: IMO Global Regulations, Blue Economy, and the Existence of Marine and Coastal Indigenous Peoples.” Forum ini dirancang sebagai ruang akademik untuk menjembatani perspektif hukum maritim, kebijakan ekonomi laut, dan hak-hak komunitas pesisir. Penyelenggaraan bertepatan dengan momentum Hari Maritim Nasional.

Pandangan penyelenggara

Ketua Harian PB ISMI, Prof. Ilmi Abdullah, menekankan bahwa selama ini Selat Malaka sering dipandang semata sebagai jalur pelayaran internasional. Ia menegaskan kawasan itu juga merupakan ruang hidup dan budaya bagi masyarakat pesisir dan komunitas adat yang telah lama bermukim.

"Konferensi ini diharapkan menjadi ruang dialog yang mempertemukan kepentingan regulasi global, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat maritim,"

Regulasi dan tantangan lingkungan

Pengelolaan Selat Malaka tidak lepas dari aturan International Maritime Organization (IMO), termasuk konvensi seperti MARPOL dan SOLAS yang mengatur keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut. Di sisi lain, konsep blue economy mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, namun implementasinya harus mempertimbangkan keberlangsungan komunitas lokal.

Partisipasi dan cakupan geografis

Chairman ICSM 2026, Tengku Ryo Rizqan, menyatakan konferensi ini terbuka untuk akademisi dan peneliti dari beragam disiplin. Saat ini sejumlah pemakalah internasional dari Turki dan Malaysia telah mendaftar. Panitia juga menunggu konfirmasi dari akademisi Singapura, Thailand, Amerika Serikat, dan Australia.

"Selama ini masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat maritim dan pesisir. Selat Malaka sesungguhnya berada tepat di depan rumah kita,"

Peran empat provinsi penyangga

ICSM 2026 akan menyoroti peran strategis empat provinsi penyangga Selat Malaka di Indonesia: Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Keempat wilayah ini penting untuk kedaulatan, keamanan, ekologi, diplomasi perbatasan, dan pelestarian budaya Melayu pesisir.

Agenda utama dan keluaran yang ditargetkan

Konferensi dirancang melalui tiga agenda utama. Hasilnya diharapkan berupa rekomendasi kebijakan konkret untuk pemerintah dan lembaga internasional.

1. Call for Papers — undangan terbuka bagi peneliti, akademisi, dan praktisi untuk mengirimkan karya ilmiah terkait Selat Malaka.
2. Scientific and Academic Conference — forum presentasi dan diskusi hasil penelitian yang melibatkan akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan.
3. Prosiding Ilmiah Internasional — penerbitan artikel terpilih ber-ISBN/ISSN dan disertai DOI.

Selain diseminasi ilmu pengetahuan, panitia menargetkan tersusunnya policy brief yang menyelaraskan regulasi maritim internasional, pengembangan blue economy, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan komunitas maritim tradisional.

Impak dan harapan

PB ISMI berharap rekomendasi dari ICSM 2026 bisa menjadi rujukan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, Selat Malaka tidak hanya dilihat sebagai jalur perdagangan dunia, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang dikelola berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan adat.