HMI Medan Serahkan 11 Tuntutan ke DPRD soal Begal dan Gaji Guru

Medan — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyerahkan 11 poin tuntutan kepada pimpinan DPRD Kota Medan dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD, Senin (20/7). Rombongan dipimpin Ketua HMI Cabang Medan Cici Indah Risky dan diterima Ketua DPRD Wong Chun Sen Tarigan serta Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD.

Audiensi dan tuntutan utama

Dalam pertemuan itu HMI menuntut agar setiap aksi mahasiswa mendapat penerimaan langsung dari pimpinan DPRD. Selain itu, organisasi mahasiswa ini menyoroti sejumlah persoalan mendesak yang dinilai mengganggu keamanan dan kesejahteraan warga Medan.

• Maraknya aksi begal dan kasus tawuran
• Peredaran narkoba, khususnya di Kecamatan Medan Timur
• Kesejahteraan guru honorer dengan gaji yang dinilai sangat rendah
• Permasalahan distribusi BBM dan antrean yang mengganggu aktivitas warga
• Dampak proyek BRT terhadap kemacetan di beberapa ruas jalan

HMI juga menegaskan akan menyerahkan dokumen resmi berisi 11 poin tuntutan sebagai bahan tindak lanjut DPRD.

Kami ingin setiap kali melakukan aksi penyampaian aspirasi dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan. Kami berharap pimpinan DPRD selalu membuka ruang dialog dengan mahasiswa

— Cici Indah Risky, Ketua HMI Cabang Medan

Respons DPRD Medan

Ketua DPRD Wong Chun Sen menghargai perhatian mahasiswa dan memastikan setiap aspirasi akan diteruskan sesuai fungsi DPRD, yaitu pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ia menjelaskan pembagian tugas pimpinan dalam menerima masyarakat.

Siapa pun pimpinan yang menerima aspirasi, itu mewakili lembaga DPRD. Saat aksi sebelumnya saya sedang menjalankan tugas di Jakarta sehingga aspirasi diterima Wakil Ketua DPRD

— Wong Chun Sen, Ketua DPRD Medan

Kami tidak ingin aspirasi mahasiswa hanya berhenti di DPR RI. Kami akan terus mengawal agar benar-benar ditindaklanjuti

— Wong Chun Sen

Wong menyebut beberapa aspirasi mahasiswa sudah disampaikan ke DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat dan diteruskan kepada anggota DPR RI terkait. Ia berjanji DPRD akan mengawal proses selanjutnya.

Isu BBM dan proyek BRT

Selain soal keamanan dan kesejahteraan, Wong menyampaikan informasi terkait antrean BBM di Kota Medan. Ia mengaku telah berupaya menemui pihak Pertamina untuk menyampaikan keluhan warga, namun belum berhasil bertemu pihak berwenang.

Wong juga menyoroti proyek BRT yang menurutnya memicu kemacetan di beberapa ruas jalan. Ia menilai proyek pusat itu perlu koordinasi lebih baik dengan Pemko Medan agar tidak mengganggu mobilitas warga.

Tindak lanjut dan harapan

Wakil Ketua DPRD Zulkarnain menegaskan DPRD terbuka untuk komunikasi dan akan meneruskan aspirasi HMI kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait. Ia meminta rencana aksi mahasiswa diberitahukan lebih awal agar pimpinan bisa menyesuaikan jadwal dan menerima aspirasi secara langsung.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan 11 poin oleh HMI kepada pimpinan DPRD sebagai bahan tindak lanjut dan pengawasan.