Hibah Lahan Lippo Percepat Program 3 Juta Rumah
Pemerintah dan Grup Lippo menandatangani komitmen hibah lahan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Penandatanganan berlangsung di Gedung Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Langkah itu bertujuan mempercepat penyediaan rumah layak dan memberi kepastian hukum bagi investasi sosial.
Percepatan administrasi dan kepastian hukum
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan proses administrasi hibah lahan dipercepat. Dokumen hibah akan segera diteliti bersama instansi terkait. Proses diprioritaskan jika semua persyaratan terpenuhi.
Kepastian hukum menjadi fokus agar investasi sosial berjalan cepat dan tidak menghambat partisipasi swasta.
"Salah satu syarat supaya diikuti swasta-swasta lain, kita ada imbal-baliknya, imbal-baliknya kami komitmen prosesnya dipercepat. Supaya yang bantu tidak kapok, kalau nanti prosesnya kelamaan, nanti yang bantu kapok,"
Tantangan backlog dan pilihan hunian
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menyoroti masih adanya backlog perumahan nasional. Untuk menekan backlog, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Strategi ini diharapkan mengoptimalkan penggunaan lahan dan infrastruktur.
"Perwujudan program 3 Juta Rumah merupakan kerjasama kolaborasi berbagai pihak. Yaitu negara, pengembang, masyarakat, dan pelaku usaha,"
Dukungan Grup Lippo dan dampak ekonomi
Pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady, menyatakan sektor perumahan berperan besar menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, perusahaan mendukung penyediaan lahan untuk tujuan publik.
"Maka pembangunan perumahan ini harus menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, saya sangat gembira bahwa Bapak Presiden kita yang menaruh perhatian. Di dalam perumahan juga demi untuk meningkatkan atau memperkembangkan pembangunan ekonomi Indonesia,"
Mochtar berharap langkah Lippo menjadi contoh bagi pelaku usaha lain. Menurutnya, gotong royong antara pemerintah dan swasta penting untuk memperluas akses perumahan rakyat.
Kolaborasi lintas pihak dan langkah selanjutnya
Pemerintah menyiapkan percepatan administrasi, pembiayaan, dan pembangunan proyek. Kolaborasi melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas terkait. Tujuannya memastikan proses berjalan cepat dan akuntabel.
Program hibah lahan ini diharapkan menjadi model kemitraan pemerintah-swasta. Jika berjalan lancar, masyarakat lebih cepat mendapatkan hunian layak dan terjangkau.
Ke depan, pemerintah akan memantau implementasi hibah dan mendorong perusahaan lain mengikuti langkah serupa. Percepatan administrasi dan dukungan pembiayaan menjadi kunci untuk mencapai target Program 3 Juta Rumah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polri Kirim 2,1 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT
Polri mengirim 2.102 kg logistik dari Surabaya ke Labuan Bajo pada 20 Agustus 2026 untuk korban gempa NTT, m...
Pembiayaan UMKM: Dari Kuantitas ke Produktivitas
Fauzi Hariri: besarnya pembiayaan UMKM belum tentu meningkatkan produktivitas; fokus harus memastikan dana b...
Tim SAR Percepat Evakuasi Medis Pascagempa di NTT
Tim SAR percepat evakuasi medis pascagempa di empat kabupaten NTT; lansia dan ibu hamil diprioritaskan, peme...
Menekraf Tetapkan Modifikasi Otomotif Jadi Subsektor Ekraf
Kemenekraf resmi menetapkan modifikasi otomotif sebagai subsektor ekonomi kreatif lewat Perpres No.37/2026,...
583 Polisi Kehutanan Ikuti Pelatihan untuk Perkuat Pengamanan Hutan
583 Polisi Kehutanan menjalani pelatihan dua bulan di Semarang sebagai tahap awal menuju target 6.500 person...
Polri Gelar Trauma Healing untuk Pengungsi Gempa di Maumere
Kapolda NTT dan Bhayangkari gelar trauma healing bagi pengungsi gempa Maumere, fokus pada anak, bayi, dan pe...