Hibah Lahan Lippo Percepat Program 3 Juta Rumah
Pemerintah dan Grup Lippo menandatangani komitmen hibah lahan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Penandatanganan berlangsung di Gedung Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Langkah itu bertujuan mempercepat penyediaan rumah layak dan memberi kepastian hukum bagi investasi sosial.
Percepatan administrasi dan kepastian hukum
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan proses administrasi hibah lahan dipercepat. Dokumen hibah akan segera diteliti bersama instansi terkait. Proses diprioritaskan jika semua persyaratan terpenuhi.
Kepastian hukum menjadi fokus agar investasi sosial berjalan cepat dan tidak menghambat partisipasi swasta.
"Salah satu syarat supaya diikuti swasta-swasta lain, kita ada imbal-baliknya, imbal-baliknya kami komitmen prosesnya dipercepat. Supaya yang bantu tidak kapok, kalau nanti prosesnya kelamaan, nanti yang bantu kapok,"
Tantangan backlog dan pilihan hunian
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menyoroti masih adanya backlog perumahan nasional. Untuk menekan backlog, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Strategi ini diharapkan mengoptimalkan penggunaan lahan dan infrastruktur.
"Perwujudan program 3 Juta Rumah merupakan kerjasama kolaborasi berbagai pihak. Yaitu negara, pengembang, masyarakat, dan pelaku usaha,"
Dukungan Grup Lippo dan dampak ekonomi
Pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady, menyatakan sektor perumahan berperan besar menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, perusahaan mendukung penyediaan lahan untuk tujuan publik.
"Maka pembangunan perumahan ini harus menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, saya sangat gembira bahwa Bapak Presiden kita yang menaruh perhatian. Di dalam perumahan juga demi untuk meningkatkan atau memperkembangkan pembangunan ekonomi Indonesia,"
Mochtar berharap langkah Lippo menjadi contoh bagi pelaku usaha lain. Menurutnya, gotong royong antara pemerintah dan swasta penting untuk memperluas akses perumahan rakyat.
Kolaborasi lintas pihak dan langkah selanjutnya
Pemerintah menyiapkan percepatan administrasi, pembiayaan, dan pembangunan proyek. Kolaborasi melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas terkait. Tujuannya memastikan proses berjalan cepat dan akuntabel.
Program hibah lahan ini diharapkan menjadi model kemitraan pemerintah-swasta. Jika berjalan lancar, masyarakat lebih cepat mendapatkan hunian layak dan terjangkau.
Ke depan, pemerintah akan memantau implementasi hibah dan mendorong perusahaan lain mengikuti langkah serupa. Percepatan administrasi dan dukungan pembiayaan menjadi kunci untuk mencapai target Program 3 Juta Rumah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Komisi VII Pertimbangkan Perizinan Satu Pintu Kawasan Industri
Komisi VII DPR menimbang perizinan satu pintu untuk kawasan industri demi percepat izin dan atasi hambatan S...
Wamendagri: Pemerintah Siap Bahas RUU Pemilu Bersama DPR
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu bersama Komisi II DPR RI dan t...
Sugiono Resmi Menjabat Menko PMK, Gantikan Pratikno
Sugiono resmi mulai bertugas sebagai Menko PMK menggantikan Pratikno setelah serah terima jabatan di Kemenko...
MenImipas Cabut Pembebasan Bersyarat Indra Kenz: Remisi Dinyatakan Tak Sesuai
MenImipas mencabut pembebasan bersyarat Indra Kenz karena proses remisi dinyatakan tidak sesuai ketentuan se...
HUT ke-81 TNI: Fahira Idris Tegaskan TNI Kuat Bersama Rakyat
Fahira Idris beri penghormatan pada HUT ke-81 TNI (5 Okt 2026) dan menekankan pentingnya TNI bersama rakyat...
Mitra Karawangjaya Ungkap Hambatan Pengelolaan Kawasan Industri
PT Mitra Karawangjaya menyampaikan kendala SHGB, SIPA, akses tol, dan gangguan keamanan yang mengancam kepas...