DPR Soroti Masalah Berulang dalam RUU Kawasan Industri
Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo menyoroti masalah berulang dalam pengelolaan kawasan industri nasional saat kunjungan kerja di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Bekasi, Rabu, 23 September 2026. Ia menyebutkan tiga persoalan pokok yang menghambat investasi dan operasional kawasan selama puluhan tahun, yaitu tumpang tindih pertanahan, perizinan dasar, serta fasilitas infrastruktur dan pasokan energi.
Tiga persoalan utama
Menurut Yoyok, ketiga isu ini berulang dan menguras energi pengelola kawasan industri. Masalah pertama adalah tumpang tindih kewenangan pertanahan yang memicu proses administratif berlapis. Masalah kedua terkait perizinan dasar yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah. Masalah ketiga mencakup fasilitas infrastruktur dan pasokan energi yang belum memadai untuk menopang ekspansi industri.
- Tumpang tindih pertanahan
- Perizinan dasar yang berlapis
- Keterbatasan infrastruktur dan pasokan energi
Usulan penyatuan kewenangan
Yoyok menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan tata kelola lewat RUU Kawasan Industri. Ia mendorong agar kewenangan yang kini tersebar dapat disatukan agar proses perizinan dan pengelolaan tidak lagi berbelit.
Tiga persoalan dasar itu saja, terjadi puluhan tahun berulang-ulang, dan menurut saya ini ada yang salah. Walaupun jalan, tapi kan capek mereka, para pengelola-pengelola kawasan industri ini
Ia menegaskan harapan agar pemerintah pusat mengambil alih dan menyatukan kewenangan dalam satu lembaga yang mengatur kawasan industri secara terpadu.
Saya kepingin pemerintah ngambil power. Pemerintah ngambil ini semuanya, ngambil semuanya dalam satu wadah dan satu lembaga
Isu keamanan dan implikasi pengaturan
Selain persoalan administratif dan infrastruktur, Yoyok juga menyoroti aspek keamanan kawasan industri. Ia menyatakan keamanan merupakan bagian dari kompleksitas yang harus diselesaikan agar kawasan industri menarik investasi dan beroperasi lancar.
Penyatuan kewenangan diharapkan mempercepat penanganan masalah lintas sektoral, mengurangi praktik birokrasi ganda, dan meningkatkan efisiensi investasi. Namun, perubahan ini membutuhkan regulasi yang jelas dan mekanisme koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah.
Harapan ke depan
Yoyok berharap pembahasan RUU Kawasan Industri di DPR dapat menghasilkan solusi konkret. Ia meminta agar RUU menjadi sarana untuk menyelesaikan persoalan lama dan mendorong pengelolaan kawasan yang lebih terintegrasi serta aman bagi investor dan pekerja.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...