DPR Pastikan Penanganan Korban Gempa NTT Terkoordinasi

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan penanganan korban gempa berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kunjungan lapangan oleh Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI dilakukan untuk memantau penanganan darurat dan kebutuhan pemulihan pada Senin, 17 Agustus 2026.

Kunjungan lapangan dan temuan awal

Satgas Galapana DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak untuk melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur. Tim mendengarkan paparan dari pemerintah daerah serta instansi terkait tentang langkah tanggap darurat yang telah diambil.

Dalam pemantauan, fokus tim adalah memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan kebutuhan mendesak seperti layanan kesehatan dan logistik terpenuhi.

Koordinasi antar lembaga untuk kebutuhan korban

DPR menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial. Mereka meminta kepastian penyaluran bantuan sosial, logistik, layanan kesehatan, dan hunian sementara bagi korban.

“Kami ingin memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, harus berjalan optimal,” ujar Sari Yuliati dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Pernyataan itu menegaskan peran DPR dalam mengawal proses tanggap darurat sekaligus pemulihan pascabencana.

Peserta pertemuan dan komitmen pengawalan

Pertemuan di lokasi turut dihadiri sejumlah pimpinan DPR dan pejabat pemerintah. Mereka memaparkan perkembangan penanganan serta daftar kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

• Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa
• Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bambang Hariyadi
• Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila
• Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati
• Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Kepala BNPB dan Wakil Menteri Sosial
• Bupati Manggarai

Harapan dan langkah ke depan

DPR berharap koordinasi yang diperkuat bisa mempercepat proses pemulihan sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman dan normal. Selain penanganan darurat, DPR juga menegaskan akan mengawal rehabilitasi hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.

Pengawasan DPR diarahkan untuk memastikan bantuan terdistribusi tepat sasaran dan program pemulihan dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan.