DPR Pastikan Penanganan Korban Gempa NTT Terkoordinasi
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan penanganan korban gempa berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kunjungan lapangan oleh Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI dilakukan untuk memantau penanganan darurat dan kebutuhan pemulihan pada Senin, 17 Agustus 2026.
Kunjungan lapangan dan temuan awal
Satgas Galapana DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak untuk melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur. Tim mendengarkan paparan dari pemerintah daerah serta instansi terkait tentang langkah tanggap darurat yang telah diambil.
Dalam pemantauan, fokus tim adalah memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan kebutuhan mendesak seperti layanan kesehatan dan logistik terpenuhi.
Koordinasi antar lembaga untuk kebutuhan korban
DPR menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial. Mereka meminta kepastian penyaluran bantuan sosial, logistik, layanan kesehatan, dan hunian sementara bagi korban.
“Kami ingin memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, harus berjalan optimal,” ujar Sari Yuliati dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.
Pernyataan itu menegaskan peran DPR dalam mengawal proses tanggap darurat sekaligus pemulihan pascabencana.
Peserta pertemuan dan komitmen pengawalan
Pertemuan di lokasi turut dihadiri sejumlah pimpinan DPR dan pejabat pemerintah. Mereka memaparkan perkembangan penanganan serta daftar kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
- Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa
- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bambang Hariyadi
- Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kepala BNPB dan Wakil Menteri Sosial
- Bupati Manggarai
Harapan dan langkah ke depan
DPR berharap koordinasi yang diperkuat bisa mempercepat proses pemulihan sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman dan normal. Selain penanganan darurat, DPR juga menegaskan akan mengawal rehabilitasi hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.
Pengawasan DPR diarahkan untuk memastikan bantuan terdistribusi tepat sasaran dan program pemulihan dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...