DPR Minta Bupati Deliserdang Tanggung Jawab soal Video Ajakan Bayar Pajak

Anggota DPR RI asal Sumatera Utara, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menanggapi viralnya video Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan yang meminta warga membayar pajak saat menyinggung perbaikan jalan rusak. Pernyataan itu muncul saat kunjungan kerja Bupati ke Desa Tanjung Selamat pada pertengahan Juni 2026 dan memicu reaksi luas publik serta DPR.

Reaksi DPR: Kepala daerah harus bertanggung jawab

Ahmad Doli, yang duduk di Komisi II DPR, menegaskan kepala daerah wajib mengambil tanggung jawab atas persoalan publik, bukan melemparkannya ke masyarakat. Menurutnya, pemimpin harus memberi teladan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi warga.

"Seharusnya sebagai seorang Kepala Daerah, yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin dalam membawa kemajuan dapat memberikan teladan kepada rakyat,"

"Bila ada permasalahan, apalagi yang dihadapi masyarakat, sebagai pemimpin harus berani ambil tanggung jawab. Itulah konsekuensi sebagai Kepala Daerah sebagai penerima mandat rakyat,"

"Jadi jangan kalau ada persoalan malah mengelak dan gaslighting melempar masalah kembali ke masyarakat. Akan jauh lebih baik, sedikit bicara, namun kerja nyata,"

Kronologi video viral

Dalam video yang beredar, Bupati Asri Ludin meninjau perbaikan Jalan Paluh Gelombang dan membandingkannya dengan jalan lain yang masih rusak. Saat itu ia mempertanyakan kontribusi pajak warga, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), untuk menjelaskan keterbatasan anggaran daerah.

"Tergantung keuangan kita, masyarakatnya bayar pajak nggak? Bayar PBB nggak? Kalau nggak ada, uang pemerintah darimana?... Kita kan membangun bukan pakai daun, kitakan sekarang membangun pakai uang APBD sendiri,"

Penjelasan Bupati juga menyebut pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat dan dorongan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Respons pemerintah kabupaten

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Deliserdang, Sandra Dewi Situmorang, membela pernyataan Bupati. Ia mengatakan tujuan kunjungan adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak agar pembangunan dapat berjalan.

"Peryataan pak Bupati itu dimana salahnya cobalah?"

"Kan dia mengedukasi masyarakat dong. Yok bayarlah pajak kalian, biar kita perbaiki jalannya,"

Sandra juga menyorot program pelayanan publik yang menurutnya sudah diperluas, seperti layanan kesehatan dan administrasi kependudukan yang dibawa lebih dekat ke kecamatan.

Dampak publik dan prospek penanganan

Video tersebut memicu kecaman warganet dan permintaan pengawasan dari akun-akun yang menyorot pemerintahan daerah. Perdebatan berfokus pada apakah pernyataan Bupati tepat sebagai ajakan edukasi atau justru mengalihkan tanggung jawab pemerintah.

Kasus ini membuka diskusi lebih luas soal transparansi anggaran, prioritas program pembangunan, dan komunikasi publik kepala daerah. DPR dan publik kemungkinan akan mengawal tindak lanjut, termasuk penjelasan lebih rinci mengenai alokasi APBD dan strategi peningkatan PAD di Deliserdang.