Pemerintah Salurkan Rp435,33 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra

Pemerintah menyalurkan bantuan tambahan senilai Rp435,327 miliar untuk korban bencana di Sumatra. Bantuan itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat kunjungan kerja di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu malam, 19 September 2026. Dana digunakan untuk bantuan isian hunian dan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat terdampak di enam kabupaten/kota.

Rincian anggaran dan daerah penerima

Menurut penjelasan Menteri Sosial, alokasi bantuan dibagi untuk dua program utama. Bantuan isian hunian dan jaminan hidup disalurkan berdasarkan pendataan daerah terdampak.

Rincian dana yang disampaikan adalah sebagai berikut:

• Bantuan isian hunian: untuk 107.609 kepala keluarga, anggaran Rp322,827 miliar;
• Jaminan hidup (jadup): untuk 83.333 jiwa, anggaran Rp112,500 miliar.

Wilayah penerima mencakup tiga daerah di Aceh, dua di Sumatra Utara, dan satu di Sumatra Barat. Daerah penerima rinciannya:

• Aceh: Kabupaten Aceh Utara, Nagan Raya, dan Kota Langsa;
• Sumatra Utara: Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara;
• Sumatra Barat: Kabupaten Lima Puluh Kota.

Proses verifikasi dan penyaluran

Penyaluran dimulai setelah data calon penerima diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota terdampak. Data tersebut kemudian melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan akurasi.

Gus Ipul menekankan pentingnya sinkronisasi data agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih penerima antara program isian hunian dan jadup.

Kemensos hari ini mulai menyalurkan bantuan tambahan untuk korban bencana Sumatra yang terjadi beberapa waktu lalu. Yang mana untuk bantuan isian hunian dan jaminan hidup totalnya mencapai Rp435.327.550

Dukungan koordinasi dan pemulihan

Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan dampak bencana serta dukungan pemulihan. Langkah ini bertujuan mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal.

Dalam kunjungannya di Ngawi, Gus Ipul juga meninjau aktivitas Sekolah Rakyat Ngawi di Kecamatan Kasreman sebagai bagian dari pemantauan program sosial di lapangan.

Pemerintah menyatakan akan terus memantau proses penyaluran dan efektivitas bantuan sampai kondisi komunitas terdampak benar-benar pulih.