AHY Dukung Sekolah Rakyat untuk Entaskan Kemiskinan

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan dukungan penuh dan komitmen pengawalan terhadap Program Sekolah Rakyat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 6 September 2026 di Jakarta. AHY menegaskan pendidikan menjadi instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang sosial bagi anak-anak Indonesia.

AHY dan dukungan politik untuk Sekolah Rakyat

Dalam pidato HUT ke-25 Partai Demokrat, AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengatakan Sekolah Rakyat memberi kesempatan bagi anak-anak dari latar belakang terbatas untuk "naik kelas" dan meraih kesejahteraan. Ia menekankan peran negara untuk hadir menjembatani keterbatasan tersebut.

Kesetaraan kesempatan sebagai tujuan

AHY mengingatkan bahwa keadilan bukan berarti semua mendapat hasil yang sama, melainkan semua memiliki akses yang adil untuk maju. Ia menyinggung perbedaan kondisi antardaerah sebagai masalah yang harus dijawab lewat kebijakan pendidikan yang inklusif.

"Kita tidak memilih dimana kita dilahirkan, atau siapa orang tua kita. Tetapi masa depan seseorang tidak boleh ditentukan oleh keadaan ketika ia dilahirkan,"

Fokus program: akses pendidikan lebih luas

Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah memperluas akses pendidikan, termasuk revitalisasi lembaga keagamaan. AHY menyebutkan kebutuhan untuk meningkatkan akses di daerah terpencil sehingga anak dari Aceh hingga Papua memiliki peluang setara seperti di ibu kota.

• Dukungan dan pengawalan terhadap Sekolah Rakyat
• Revitalisasi madrasah
• Peningkatan peran pondok pesantren dalam pendidikan

"Karena itu, kita dukung dan kawal program Sekolah Rakyat, serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren. Agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan,"

Dampak politik dan sosial

AHY menegaskan orientasi politik Partai Demokrat pada mobilitas sosial. Menurutnya, pendidikan adalah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan ini sekaligus menegaskan posisi Demokrat dalam wacana pemerataan kesempatan dan pembangunan sumber daya manusia.

Ke depan, pengawasan partai terhadap pelaksanaan program di lapangan dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan akan menjadi kunci keberhasilan. Implementasi yang inklusif dan merata diharapkan memperkecil kesenjangan akses pendidikan antarwilayah.