Yaqub Dituntut 28 Bulan Penjara Kasus Suap Bupati Langkat

Medan — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Yaqub Abdhal Mu’arif 28 bulan penjara atas dugaan suap Rp1 miliar kepada Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin alias Ondim. Tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Medan pada Senin (9/11).

Tuntutan jaksa

Jaksa penuntut umum KPK, Martopo Budi Santoso, menyatakan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan terhadap Yaqub. Selain pidana badan, jaksa juga menuntut pembayaran denda sebesar Rp200 juta.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan (28 bulan)," kata jaksa.

Denda tersebut diwajibkan dibayar dalam waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika denda tidak dibayar, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban.

"Jika hasil pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan, denda yang belum dibayar diganti dengan pidana penjara selama 80 hari," ujar jaksa.

Pasal yang dikenakan

Jaksa menilai perbuatan Yaqub memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai dakwaan alternatif pertama. Tuduhan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023).

Peran terdakwa dan kronologi OTT

Yaqub disebut merupakan kontraktor di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat pada 2025. Ia juga tercatat sebagai bagian dari tim sukses Syah Afandin saat mencalonkan diri sebagai bupati periode 2025–2030.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2026. OTT berlangsung di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan, yang menangkap Yaqub bersama Syah Afandin dan beberapa pihak lain.

Proses persidangan selanjutnya

Majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi). Pleidoi dijadwalkan pada Senin, 16 November.

Sidang ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan suap yang sedang ditangani KPK, dengan jadwal persidangan berikutnya menunggu pembacaan pleidoi dan kemudian putusan pengadilan.