Wamenkomdigi: Agentic AI Harus Libatkan Manusia

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa Agentic AI yang dapat mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri harus tetap melibatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Minggu, 13 September 2026, saat membahas risiko dan kebijakan tata kelola teknologi AI.

Apa itu Agentic AI?

Agentic AI bukan sekadar sistem yang memberi respons. Teknologi ini mampu menginisiasi tindakan, membuat keputusan, dan mengembangkan nalarnya sendiri jika diberi otoritas. Perkembangan tersebut membuka peluang inovasi sekaligus tantangan baru dalam pengendalian sistem otomatis.

Risiko dan kebutuhan keterlibatan manusia

Nezar menilai kemampuan otonom Agentic AI membawa risiko yang perlu dikendalikan. Ia mempertanyakan peran manusia dalam proses ketika sistem dapat membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia secara langsung.

"Agentic AI bisa berpikir, membangun nalarnya sendiri, dan membuat keputusan tanpa kita ketahui. Banyak juga risiko yang membuat kita mempertanyakan apakah manusia masih ada di dalam proses itu?"

Menurut Nezar, batasan dan mekanisme kontrol penting untuk memastikan keputusan akhir tetap di tangan manusia. Tanpa pengaturan, pemberian otoritas penuh kepada AI berpotensi menimbulkan dampak yang sulit dikoreksi.

"Ini yang harus dipertimbangkan risiko-risikonya. Karena Agentic AI punya kemampuan untuk membuat keputusan jika kita berikan otoritas,"

Pendekatan pemerintah: kebijakan berbasis risiko

Pemerintah disebut sedang mendalami kebijakan pemanfaatan AI agar seimbang antara inovasi dan perlindungan terhadap manusia. Pendekatan yang ditempuh adalah berbasis risiko, yakni menilai potensi dampak teknologi sebelum memberikan ruang operasional yang lebih luas.

"Inilah gambaran ke depan yang harus diperhitungkan dalam policy making untuk tata kelola AI ini. Pemerintah sendiri mengambil pendekatan berbasis risiko untuk menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan terhadap manusia,"

Implikasi ke depan

Pernyataan Wamenkomdigi menandai dorongan ke arah regulasi yang lebih ketat untuk sistem AI otonom. Langkah pemerintah selanjutnya kemungkinan akan mencakup standar operasional, batasan otoritas AI, dan mekanisme audit untuk memastikan keterlibatan manusia dalam keputusan kritis.

Diskusi ini penting seiring percepatan penerapan teknologi AI di sektor publik dan swasta. Penetapan kebijakan yang jelas akan menentukan sejauh mana inovasi dapat berjalan tanpa mengorbankan aspek keselamatan, etika, dan hak pengguna.