Mentan Perintahkan Usut Dugaan Pungutan Alsintan Rp150 Juta
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerintahkan aparat kepolisian mengusut dugaan pungutan atau "mahar" senilai Rp150 juta terkait penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Perintah itu disampaikan di Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis, 10 September 2026, setelah seorang petani mengaku pernah diminta tebusan saat mengajukan bantuan combine harvester.
Kronologi pengakuan petani
Dalam dialog terbuka, seorang petani menyatakan takut kembali mengajukan proposal bantuan karena khawatir dimintai mahar. Saat ditanya nominalnya, petani itu menyebut angka Rp150 juta. Pernyataan ini memicu reaksi cepat dari Menteri.
"Untuk pengalaman yang lalu ini, kita tidak bisa lagi buat proposal. Karena kita takut maharnya itu, Pak,"
Amran lalu memastikan kembali nominal yang disebutkan dan langsung memerintahkan penelusuran pihak-pihak terkait di tingkat lokal.
Perintah tegas dan penindakan
Amran meminta Polres setempat bertindak tegas. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh bantuan pemerintah.
"Pak Kapolres, tangkap! Jangan kasih ampun. Rakyat jangan dibebani. Sudah susah,"
Menurut Amran, pengusutan tidak hanya akan berhenti di Banggai, melainkan diperluas ke wilayah lainnya untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan.
"Sudah usut. Dan ini tidak berlaku untuk Banggai saja. Seluruh Indonesia nanti kami cek,"
Kebijakan bantuan dan pengawasan
Amran menegaskan bantuan pemerintah seperti traktor, combine harvester, pompa, dan alsintan lainnya diberikan gratis sesuai ketentuan. Ia mengingatkan agar penyaluran bantuan tidak dimanfaatkan sebagai sumber keuntungan pribadi.
Untuk memperkuat pengawasan, kementerian membuka kanal pengaduan bagi petani yang menemukan dugaan pungutan. Pelapor diminta menyertakan identitas pihak terkait, lokasi, dan nominal pungutan agar dapat ditindaklanjuti.
Tindak lanjut dan pelibatan aparat
Amran menyatakan laporan masyarakat akan diteruskan sesuai tingkat permasalahan dan dapat melibatkan kepolisian serta satuan tugas terkait. Ia mendorong petani agar tidak ragu melapor bila menemukan praktik pungutan.
Dampak dan konteks
Bantuan alsintan dimaksudkan meningkatkan produktivitas dan meringankan beban petani. Praktik pungutan dinilai bertentangan dengan tujuan program dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi alat pertanian.
Pengusutan yang diperintahkan kini menjadi langkah awal untuk memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada penerima tanpa biaya tambahan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...