Lokal

Mapel Desak Usut Dugaan Perusakan Ekosistem Gunung Sibayak

Bagikan:
Kawasan hutan Tahura Bukit Barisan di lereng Gunung Sibayak

Medan – Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (Mapel) Indonesia mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan perusakan kawasan ekosistem Gunung Sibayak di Tahura Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara secara objektif dan transparan. Desakan muncul setelah viralnya rekaman penggunaan alat berat untuk membuka jalur dan aktivitas sepeda motor trail saat kawasan sedang ditutup untuk pemulihan ekosistem.

Mapel: jangan berhenti pada perdebatan media sosial

Mapel Indonesia menilai kawasan pelestarian alam seperti Tahura Bukit Barisan memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyangga tata air, pusat keanekaragaman hayati, dan ruang hidup masyarakat sekitar. Karena itu tindakan yang diduga merusak tidak boleh berakhir hanya pada perdebatan daring atau sanksi administratif.

"Kawasan pelestarian alam bukan sekadar ruang yang bisa dibuka atau dilintasi tanpa batas. Jika terdapat pelanggaran ketentuan konservasi, kehutanan, atau lingkungan hidup—baik terkait penggunaan alat berat maupun aktivitas motor trail di masa penutupan—maka aparat penegak hukum harus menguji pertanggungjawaban pidananya secara terang dan akuntabel,"

Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum Mapel Indonesia, Dr (C) M Yusuf Hanafi Sinaga MSos, pada Kamis 19 November. Mapel menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh untuk membedakan antara kesalahan administratif dan pelanggaran pidana.

Dua klaster dugaan pelanggaran

  1. Pertanggungjawaban pejabat dan pelaksana pembukaan jalur

    Mapel meminta verifikasi ketat terhadap klaim pembuatan jalur evakuasi atau alasan ketidaktahuan atas masuknya motor trail saat penutupan. Jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan, pengabaian prosedur atau izin, pembiaran yang merusak vegetasi, atau penyimpangan anggaran, maka proses hukum harus dijalankan berdasarkan ketentuan perundang undangan.

    Mapel merujuk beberapa aturan yang relevan, antara lain:

    • UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
    • UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Kehutanan
    • UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)
    • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  2. Penindakan terhadap penyelenggara dan pengendara motor trail

    Aktivitas motor trail di area yang ditutup dinilai sebagai bukti celah pengawasan dan pelanggaran perlindungan kawasan. Mapel mendesak penelusuran terhadap penyelenggara, komunitas atau sponsor, serta para peserta yang masuk ke area tertutup dan merusak jalur, tanah, atau vegetasi.

Audit legalitas, forensik ekologis, dan pemulihan

Mapel mendorong keterbukaan informasi terkait dasar hukum penutupan kawasan, peta batas Tahura, dokumen perizinan dan rencana kerja alat berat, serta rantai komando di lapangan. Selain itu, penyidik diminta melibatkan ahli kehutanan, konservasi, tanah, dan lingkungan untuk menilai tingkat kerusakan.

"Alasan keselamatan atau dalih tidak mengetahui kegiatan di lapangan tidak boleh mengaburkan kewajiban hukum dan tata kelola kawasan konservasi. Jika ada unsur kesengajaan, kelalaian berat, atau penyimpangan kewenangan yang menimbulkan kerusakan, proses hukumnya harus berjalan,"

Mapel juga menegaskan bahwa upaya penanaman kembali harus berbasis kajian ekologi, menggunakan vegetasi lokal, dan diawasi agar fungsi kawasan benar benar pulih. Penegakan hukum dan pemulihan ekosistem harus berjalan beriringan, tegas organisasi itu.

Penutup

Mapel mengajak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola kawasan, dan masyarakat untuk mengawal proses penyelidikan dan pemulihan secara objektif. Tujuannya adalah memastikan kelestarian ekosistem Gunung Sibayak dan fungsi konservasi Tahura Bukit Barisan dapat dipulihkan dan dipertahankan.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait