Audit Randis Subulussalam: 772 Sepeda Motor Diinventarisir Sepekan
Subulussalam — Pemko Subulussalam akan mengaudit 772 unit kendaraan dinas roda dua yang tersebar di 39 Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK). Audit dimulai setelah apel pemeriksaan di Pendopo Wali Kota pada Rabu (18/11). Setiap Kepala SKPK diberi waktu sepekan untuk menginventarisir dan mengumpulkan randis ke pendopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Inventarisasi dan jadwal
Dalam instruksi resmi, Kepala SKPK diminta mencatat keberadaan dan kondisi sepeda motor menggunakan formulir yang disediakan. Pengumpulan dilakukan dalam kurun tujuh hari sejak pengumuman. Proses inventarisasi meliputi pengecekan fisik dan administrasi kendaraan.
"Setiap Kepala SKPK diminta untuk memastikan keberadaan, kondisi sepeda motor di lingkungan dinas yang dipimpinnya, lalu dikumpulkan di pendopo wali kota dalam waktu sepekan, sejak hari ini,"
Pihak Badan Pengelolaan dan Kekayaan Daerah (BPKD) menugaskan Kabid Aset/Kekayaan Daerah untuk menerima hasil inventaris. Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam turut mengawasi pengumpulan dan penyimpanan sementara aset.
Temuan saat apel
Pengecekan di apel menemukan sejumlah kendaraan tidak hadir dengan beragam alasan, seperti kerusakan atau sedang dipakai pihak lain. Pemeriksaan fokus pada kelayakan teknis dan kelengkapan administrasi, antara lain mesin, rem, lampu, knalpot, STNK, pelat nomor, dan status pajak.
Sanksi dan pengawasan Kejari
Jhoni Arizal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menegaskan langkah tegas bila inventarisasi tidak dipenuhi. Randis yang tidak dikumpulkan akan ditarik dan diamankan di bawah pengawasan Kejari sebelum diserahkan kembali ke Pemko melalui BPKD.
"Selama tujuh hari diinventarisir sesuai form yang disiapkan, jika tidak dipenuhi akan dilakukan penarikan untuk diamankan dalam pengawasan Kejari Subulussalam, selanjutnya diserahkan ke Pemko melalui Kabid Aset,"
Dasar aturan dan kepatuhan
Pengelolaan aset mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang sebagian diubah melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Kasi Datun Kejari juga menyampaikan pentingnya kepatuhan kepala dinas terhadap aturan tersebut pada saat apel.
Langkah inventarisasi ini dimaksudkan untuk memastikan akurasi data aset, memperbaiki pengelolaan, dan mencegah penyalahgunaan. Pemko menargetkan proses pemeriksaan dan penertiban rampung dalam waktu dekat sehingga data aset daerah lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Nias SmartFarm: IoT dan Kearifan Lokal Bantu Petani Hilifalawu
Tim mahasiswa kembangkan Nias SmartFarm, sistem IoT yang memadukan data lingkungan dan kearifan lokal untuk...
Palas Dukung Gertam Serentak 20.000 Ha, Pusatkan di Ulu Barumun
Pemkab Padanglawas mendukung Gertam Serentak 20.000 ha dengan kegiatan di Desa Tanjung; bantuan benih, pupuk...
Telkomsel dan Diskominfo Labura Perkuat Sinergi Jaga Layanan
Telkomsel dan Diskominfo Labuhanbatu Utara memperkuat koordinasi untuk menjaga kualitas layanan komunikasi d...
DPRD Sumut Belum Putuskan Larangan Vape, Butuh Kajian Hukum dan Kesehatan
DPRD Sumut masih mengkaji revisi Perda terkait vape; belum diputuskan larangan total atau pengendalian ketat...
Data Desil Tak Akurat, Bantuan Pendidikan Berisiko Salah Sasaran
Rapidin Simbolon minta evaluasi data desil yang dinilai keliru karena berisiko membuat keluarga miskin kehil...
DPRD Minta Dinas LHK Tegas soal Alat Berat dan Motor Trail di Sibayak
DPRD Sumut mendesak Dinas LHK tegas menindak alat berat dan motor trail yang melintasi Gunung Sibayak meski...