LAKI Desak KPK Usut Pengadaan Rp78,37 M di Subulussalam

SUBULUSSALAM — Organisasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti temuan Transparansi Tender Indonesia (TTI) terkait pengadaan barang dan jasa Pemko Subulussalam Tahun Anggaran 2026 senilai Rp78,37 miliar. Desakan itu disampaikan Rabu (11/11) setelah analisis menunjukkan banyak indikator kerawanan, termasuk dominasi pengadaan langsung dan konsentrasi transaksi pada beberapa penyedia.

Temuan TTI dan tuntutan LAKI

LAKI menilai perlu ada pemeriksaan independen dan berbasis bukti karena sebagian besar nilai pengadaan disalurkan tanpa mekanisme lelang yang kompetitif. Organisasi itu menyorot 341 transaksi (sekitar 73,75% dari jumlah transaksi) dilakukan melalui pengadaan langsung, dengan nilai Rp57,79 miliar.

"Uang yang digunakan untuk semua kegiatan pengadaan itu kan uang rakyat. Pemerintah jangan hanya menyampaikan semua prosedur telah dilaksanakan. Dibutuhkan publik dokumen, penjelasan dan bukti bahwa setiap proses pengadaan benar-benar berjalan sesuai ketentuan,"

— kata Ketua DPC LAKI Kota Subulussalam, Ahmad Rambe.

Detail temuan dan angka kunci

Analisis TTI mencatat total 397 transaksi dengan nilai keseluruhan Rp78,37 miliar. Beberapa poin penting yang diungkap LAKI:

• 341 transaksi (73,75%) lewat pengadaan langsung senilai Rp57,79 miliar.
• 59 transaksi pekerjaan konstruksi bernilai antara Rp350 juta hingga Rp400 juta.
• Satu paket (RUP 67699180) pekerjaan MCK dan halaman mushalla bernilai Rp399.550.992 — hanya terpaut Rp449.008 dari batas maksimal pengadaan langsung sebesar Rp400 juta.
• Konsentrasi penyedia: 20 penyedia masing-masing mendapat lebih dari lima transaksi, mengakumulasi 197 transaksi senilai Rp28,59 miliar.

Beberapa penyedia yang sering muncul adalah:

• CV DIY & CE — 21 transaksi
• AZC — 20 transaksi
• CV CPC — 19 transaksi
• AB — 15 transaksi
• CV EC — 11 transaksi, nilai tercatat Rp446,78 juta

Dua SKPK juga mendominasi nilai pengadaan: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Distanbunkan) mencatat 203 transaksi senilai Rp43,09 miliar, sementara Dinas PUPR mencatat 102 transaksi senilai Rp19,74 miliar. Kedua SKPK ini mengelola transaksi senilai Rp62,83 miliar atau sekitar 80,17% dari total nilai yang dianalisis.

Sikap Pemko dan respons pihak terkait

LAKI meminta Inspektorat Kota Subulussalam memastikan pemeriksaan tidak sebatas kelengkapan administrasi. Fokus harus pada apakah terjadi pemecahan paket yang sengaja memisah paket pekerjaan agar lolos dari mekanisme pemilihan penyedia yang lebih kompetitif.

"Pemko harus membuka informasi mengenai kegiatan apa saja yang dibiayai, siapa penyedia, di mana pekerjaan dan bagaimana kualitas hasil pekerjaan,"

Tiga pihak dikonfirmasi melalui pesan singkat: Plt. Kadis PUPR Irman Suryadi belum memberikan keterangan lengkap dan berjanji menindaklanjuti saat kembali dari tugas luar. Pesan yang diterima berbunyi, "Sedang DL, besok atau luas kita jumpa konfirmasi". Kepala Distanbunkan, Herwinsyah Putra, belum merespons, sedangkan unsur pimpinan AB menolak berkomentar.

Implikasi dan langkah selanjutnya

LAKI menegaskan desakan pemeriksaan tidak serta-merta menyatakannya sebagai tindak pidana. Namun, besarnya anggaran publik dan sejumlah indikator risiko dianggap cukup untuk mendorong pengawasan serius dan independen. Organisasi itu menuntut keterbukaan penuh dokumen pengadaan, termasuk perencanaan, RUP, HPS, kontrak, identitas penyedia, realisasi pekerjaan, hasil pemeriksaan, dan serah terima.

Permintaan LAKI membuka peluang bagi KPK atau lembaga pengawas lain untuk melakukan verifikasi lebih mendalam. Jika temuan diverifikasi, langkah penegakan dan perbaikan prosedur pengadaan dapat menjadi prioritas untuk melindungi anggaran publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.