Kemkomdigi Ancam Tutup Akses 25 PSE Privat yang Tak Daftar
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengancam akan menutup akses layanan bagi 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran. Pernyataan itu disampaikan Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, Teguh Arifiyadi, pada 21 September 2026 di Jakarta.
Tenggat pendaftaran untuk 25 PSE
Teguh menyatakan terdapat 25 PSE Lingkup Privat yang telah menerima surat pemberitahuan untuk menyelesaikan pendaftaran. Kemkomdigi memberi tenggat hingga 22 September 2026 sebagai batas akhir pemenuhan kewajiban administrasi tersebut.
Sanksi jika tidak mendaftar
Jika PSE yang mendapatkan pemberitahuan tidak menyelesaikan pendaftaran sampai batas waktu, Kemkomdigi akan menindaklanjutinya sesuai aturan. Bentuk sanksi yang disebutkan mencakup sanksi administratif hingga pemutusan akses layanan.
"Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan PSE belum memenuhi kewajiban pendaftaran, kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk penyampaian surat peringatan dan penerapan sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan (access blocking),"
Kutipan di atas disampaikan Teguh sebagai penegasan bahwa pemberian surat peringatan dan tindakan lanjutan akan berjalan bila kewajiban pendaftaran tidak dipenuhi.
Dasar hukum pendaftaran
Teguh menegaskan pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Ia merujuk khusus pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 yang mengatur kewajiban pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia.
"Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memastikan layanan yang diselenggarakan di Indonesia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,"
Apa yang harus dilakukan PSE
Bagi PSE Lingkup Privat yang menerima pemberitahuan, langkah yang harus diambil adalah menyelesaikan proses pendaftaran sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Kemkomdigi. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut akan memicu proses administratif hingga penerapan access blocking.
Dengan langkah ini, Kemkomdigi menegaskan penerapan aturan untuk memastikan semua layanan digital yang beroperasi di Indonesia patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...