MPR Minta Transparansi Fasilitas Lapas yang Dinilai Mewah

Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta keterbukaan soal fasilitas mewah yang ditemukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pernyataan itu disampaikan saat Muzani berada di Bandung, Jawa Barat, Minggu, 27 September 2026. Ia menekankan fasilitas yang tidak sesuai ketentuan seharusnya tidak diberikan kepada warga binaan dan harus dijelaskan secara terbuka oleh lembaga terkait.

Pernyataan Ahmad Muzani

Muzani menyatakan prihatin atas adanya fasilitas yang dinilai berlebihan. Ia menilai pemberian fasilitas semacam itu kepada warga binaan tidak layak jika memang melanggar aturan. Namun, ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi yang beredar.

"Saya prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya hal itu sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan,"

Ia menambahkan bahwa penjelasan dari pihak lapas mengenai status fasilitas, yang disebut sebagai rumah dinas bagi pejabat, masih perlu klarifikasi lebih jauh.

"Saya tidak tahu, karena rumah dinas lapas itu biasanya tidak jauh-jauh dari situ. Apakah benar atau tidak, saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak paham,"

Respons Lembaga dan Reaksi Publik

Muzani mencatat adanya respons cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani isu ini setelah mendapat perhatian publik. Menurutnya, respons awal tersebut menunjukkan adanya upaya penanganan yang cepat terhadap polemik yang muncul.

"Dan saya lihat ada respons yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik,"

Seruan untuk Transparansi

Lebih jauh, Muzani menekankan pentingnya transparansi mengenai jenis fasilitas dan sarana yang menjadi hak penghuni lapas di seluruh Indonesia. Ia meminta kementerian atau lembaga terkait menjelaskan secara terbuka apa saja yang seharusnya diterima warga binaan.

"Saya kira mungkin harus dijelaskan tentang fasilitas apa saja yang diberikan oleh lapas kepada para penghuni. Sehingga jika ada yang melebihi dari kapasitas itu, tentu bisa diingatkan,"

Ia juga mengingatkan, sebaliknya, jika fasilitas yang tersedia kurang dari yang semestinya, hal itu juga berhak dipertanyakan oleh publik dan pihak berwenang.

Implikasi dan Langkah Ke Depan

Pernyataan Muzani menyorot kebutuhan audit dan pengawasan yang lebih tegas terhadap pemberian fasilitas di lapas. Transparansi, menurutnya, penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga kepercayaan publik. Pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian atau lembaga terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan dan tindakan yang sesuai bila ditemukan pelanggaran.