Pontianak Berpotensi Tuan Rumah Peluncuran Logo Baru Hanura
Pontianak, Kalimantan Barat berpotensi menjadi lokasi peluncuran logo baru Partai Hanura bergambar kepala singa. Wakil Ketua Umum DPP Hanura Patrice Rio Capella mengatakan keputusan akhir lokasi akan ditentukan oleh Ketua Umum Oesman Sapta dan peluncuran dijadwalkan setelah pengurus kecamatan terbentuk seluruhnya.
Keputusan lokasi dan jadwal peluncuran
Rio menyebut sejumlah daerah telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah. Semua usulan akan disampaikan kepada Ketua Umum sebelum diputuskan. Ia menegaskan peluncuran tidak akan dilakukan terburu-buru karena harus menunggu kelengkapan struktur partai hingga level akar rumput.
Sejumlah daerah menyatakan kesiapan untuk menjadi tempat peluncuran logo baru partai. Semua usulan yang masuk, akan kami sampaikan kepada ketua umum
Evaluasi struktur dan persiapan menghadapi Pemilu 2029
Dalam kunjungan bersama Tim Task Force DPP Hanura ke Kalbar, Rio mengatakan tujuan utama adalah mengecek kesiapan struktur menghadapi Pemilu 2029. Hasil konsolidasi menunjukkan mesin politik Hanura di Provinsi Kalbar sudah berjalan, namun perlu diperkuat untuk tahapan berikutnya.
Hari ini, kami memastikan mesin politik Hanura di Kalbar sudah on, sudah hidup. Ke depan, tinggal diperkuat untuk menghadapi tahapan Pemilu
Rio juga menyatakan provinsi ini berpotensi memberi kursi bagi partai pada 2029. Ia menyebut target sedikitnya dua kursi dari Kalbar pada pemilu mendatang, dan pada kesempatan lain menyampaikan target minimal dua kursi DPRD dari provinsi tersebut.
Minimal kita bisa mendapat dua kursi DPRD, karena Provinsi Kalbar merupakan salah satu basis suara Hanura. Program kursi dan partainya di sini, sudah terstruktur secara rapi
Respons DPD Kalbar dan strategi Pilkada
Ketua DPD Hanura Kalimantan Barat Dian Eka Muchairi menyatakan siap jika Pontianak ditunjuk sebagai lokasi peluncuran. Namun keputusan akhir, kata Dian, tetap menunggu arahan Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta.
Insya Allah kami siap. Tapi, soal launching-nya kami menunggu perintah Ketua Umum, Pak OSO
Dian menambahkan DPD tengah fokus memperkuat struktur kepengurusan hingga tingkat paling bawah. Penguatan struktur akar rumput menjadi modal untuk menaikkan perolehan kursi pada Pemilu 2029 dan menjadi basis bagi pencalonan kader di Pilkada mendatang.
Peningkatan perolehan kursi di Pemilu 2029, akan menjadi modal politik Hanura untuk menghadapi Pilkada mendatang. Kami bertekad mengusung dan memenangkan lebih banyak kader sebagai kepala daerah di Provinsi Kalbar
DPD Hanura Kalbar juga telah memetakan sejumlah daerah yang dinilai potensial untuk meraih kemenangan pada Pilkada berikutnya. Dari 14 kabupaten dan kota di provinsi itu, terdapat dua kader Hanura yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah, dan partai menargetkan penambahan jumlah kepala daerah pada periode mendatang.
Ke depan, keputusan soal lokasi peluncuran logo dan strategi pemenangan kursi akan bergantung pada arahan pusat serta kelengkapan struktur partai hingga tingkat kecamatan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wamenkomdigi: Hari Bhakti Postel Momentum Kedaulatan Digital
Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo sebut Hari Bhakti Postel jadi momentum memperkuat kedaulatan digital dan man...
Festival Band Piala Panglima TNI 2026 Cari Bakat Musik
Festival Band Piala Panglima TNI 2026 digelar 27 Sep di Jakarta untuk mencari bakat musik, diikuti 68 pesert...
Buku 'Srivijaya' Diluncurkan di Museum Nasional, Ungkap Jejak Peradaban
Museum Nasional gelar peluncuran buku Srivijaya oleh Herald van der Linde, memaparkan jejak perdagangan, aga...
Pompanisasi Jadi Solusi Atasi Kekeringan Sawah di Tengah El Nino
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pompanisasi dan perkuatan irigasi solusi mengalirkan air ke sawah terdampa...
Prabowo Video Call Atlet: Selamat Emas Pertama Asian Games
Presiden Prabowo video call dan memberi selamat atas medali emas pertama Indonesia di Asian Games 2026 serta...
Kemenkum Terapkan Digitalisasi Penuh 470 Layanan Mulai 1 Oktober
Mulai 1 Oktober 2026, Kementerian Hukum menerapkan digitalisasi penuh 470 layanan publik untuk efisiensi, pa...