DPRD Minta Dinkes Tegakkan Perda Sistem Kesehatan Medan

Medan — Anggota DPRD Medan, dr Faisal Arbie M.Biomed, meminta Dinas Kesehatan Kota Medan memastikan penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan berjalan baik. Permintaan itu disampaikan saat sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) VII Tahun 2026 di Jalan Kepribadian, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Minggu (19/7). Faisal menegaskan rumah sakit tidak boleh mempersulit pasien mendapat layanan karena alasan birokrasi.

Permintaan tegas kepada Dinas Kesehatan

Faisal menyoroti praktik penolakan rujukan, alasan kamar penuh, dan pemulangan pasien sebelum pulih. Ia menyerukan Dinas Kesehatan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Perda agar hak pasien terpenuhi.

Jika selama ini ada pihak rumah sakit (RS) yang mempersulit pasien mendapat layanan kesehatan. Seperti tidak dapat rujukan, ditolak rujukan alasan kamar penuh dan dipulangkan kendati belum pulih. Ke depan akan diperpaharui, soal kesehatan tanggung jawab pemerintah. Namun pasien harus tetap memenuhi kewajiban.

Seruan kepada masyarakat: laporkan bila dirugikan

Faisal mengajak warga tidak tinggal diam bila mengalami layanan yang tidak semestinya. Ia menekankan masalah kapasitas kamar bukan urusan pasien dan meminta masyarakat aktif melaporkan pelanggaran.

Seperti ditolak alasan kamar penuh. Itu harus dilawan, karena masalah kamar penuh bukan urusan pasien. Bilang mau berobat bukan mau tidur. Jika ditolak laporkan kepada tim, saya akan kita tindaklanjuti.

Ia juga mengimbau warga agar tidak memilih-milih rumah sakit rujukan karena semua fasilitas berkewajiban memberi pelayanan terbaik. Namun, jika terbukti ada pelanggaran, Faisal memastikan akan merekomendasikan sanksi tegas kepada pihak terkait.

Tetapi jika pelayanan tidak baik. Silahkan lapor kepada saya. Akan kita rekomendasikan diberi sanksi tegas.

Sosialisasi dan penampungan aspirasi

Selain menyampaikan materi Perda, Faisal membuka sesi tanya jawab dan menampung berbagai aspirasi warga. Ia memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam implementasi Perda Sistem Kesehatan Kota Medan.

Langkah itu diharapkan memperkuat jaminan akses layanan kesehatan bagi warga Medan. Ke depan, pengawasan dan mekanisme pelaporan akan menjadi fokus agar pelaksanaan perda lebih responsif terhadap keluhan pasien.