Tambang Ilegal Tersebar, Penindakan Pemerintah Perlu Diperkuat

Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Rizal Kasli, memperingatkan bahwa tambang ilegal menyebar luas dari Aceh hingga Papua dan memerlukan penindakan yang diperkuat oleh pemerintah. Rizal menyebut aktivitas itu sulit diberantas karena melibatkan pendanaan besar dan jaringan perlindungan, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan.

Sebaran dan penyebab tambang ilegal

Menurut Rizal, PETI atau pertambangan ilegal ada di banyak titik di seluruh Indonesia. Ia menyatakan kegiatan ini terus berlangsung karena kombinasi faktor ekonomi lokal dan kelemahan penindakan aparat.

PETI (pertambangan ilegal) memang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, titiknya cukup banyak

Rizal juga menekankan bahwa alasan ekonomi membuat sebagian masyarakat beralih ke pertambangan ilegal ketika lapangan kerja terbatas. Kondisi ini memperkuat keberlanjutan praktik ilegal di lapangan.

Penindakan dan pembedaan pengawasan

Rizal meminta pemerintah membedakan antara tambang rakyat dan operasi ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat. Menurutnya, pengelolaan komunitas kecil perlu pembinaan, sementara operasi besar harus dikenai tindakan tegas karena merugikan negara.

Tambang rakyat harus dibina, sedangkan operasi besar dengan alat berat perlu ditindak tegas karena merugikan negara

Ia menilai lemahnya penindakan hukum membuat pengawasan di lapangan tidak konsisten. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan negara dari sumber daya pertambangan belum termaksimalkan.

Usulan tim khusus dan laporan harian

Salah satu usulan Rizal adalah pembentukan tim khusus yang tidak terstruktur untuk melaporkan kondisi lapangan langsung kepada Presiden setiap hari. Tujuan usulan ini adalah memastikan data di tingkat pusat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Kalau laporan yang masuk tidak sesuai kondisi lapangan, penindakan menjadi sulit, sehingga pengawasan langsung sangat diperlukan

Dengan laporan harian, Rizal berharap penindakan dapat berjalan lebih konsisten dan tepat sasaran sehingga operasi ilegal dapat diminimalkan.

Dampak terhadap penerimaan negara

Rizal mendukung sikap Presiden yang menindak tambang ilegal karena negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai program prioritas nasional. Ia menekankan bahwa penguatan pengawasan dan penegakan hukum penting agar sumber daya tambang memberi manfaat bagi pembangunan dan masyarakat.

Penguatan penindakan yang terkoordinasi, pembedaan antara tambang rakyat dan operasi besar, serta mekanisme pelaporan langsung menjadi langkah yang dinilai perlu untuk menekan praktik pertambangan ilegal di Indonesia.