Lokal

Tuduhan Anggaran SPPD Rp18,7 M dan Jamuan Rp1,5 M di Simeulue

Bagikan:
Dokumen anggaran dan rapat pemerintahan Kabupaten Simeulue

SINABANG — Koordinator Pemuda Aceh Raya (PAR), Khaidir, menyorot pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue. Ia menilai ada pos anggaran yang perlu penjelasan publik, terutama SPPD Rp18,7 miliar dan anggaran jamuan makan-minum sekitar Rp1,5 miliar per tahun.

Sorotan terhadap anggaran SPPD

Khaidir mempertanyakan logika penganggaran SPPD sebesar Rp18,7 miliar di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi. Ia menilai bukan sekadar soal besar kecilnya angka, melainkan kebutuhan bukti bahwa setiap perjalanan dinas berlandaskan tugas resmi dan menghasilkan manfaat untuk publik.

"Masyarakat diminta untuk memahami kondisi anggaran dengan alasan defisit dan efisiensi. Tapi anehnya, untuk perjalanan dinas justru dianggarkan hingga Rp18,7 miliar,"

Ia menantang Pemkab membuka data rinci perjalanan dinas: frekuensi, nama yang ditugaskan, biaya per perjalanan, dasar penugasan, dan capaian konkret dari setiap perjalanan.

Anggaran jamuan konsumsi dan standar harga

PAR juga menyorot pos jamuan makan-minum yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar per tahun. Kritik diarahkan pada perencanaan, volume kegiatan, realisasi, serta pertanggungjawaban pengeluaran.

Dalam peraturan daerah yang disebutkan terdapat ketentuan standar harga satuan. Salah satunya tercantum satuan biaya jamuan tamu daerah sebesar Rp10 juta per paket/meja.

PAR menegaskan standar harga bukan akhir dari penilaian. Yang perlu dijelaskan kepada publik adalah jumlah kegiatan, berapa paket yang digunakan, realisasi anggaran, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

"Yang menjadi pertanyaan, berapa anggaran setiap jamuan, berapa yang direalisasikan, dan apakah seluruh pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan?"

Tuntutan transparansi dan laporan ke KPK

Khaidir menyatakan kritik itu bentuk kepedulian dan bukan bermuatan tendensi. Ia menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan penilaian kepada lembaga berwenang.

PAR berencana melayangkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menggelar aksi publik. Agenda tersebut dijadwalkan pada 24 September 2026.

"Kamis ini, tanggal 24 September 2026, kami akan menggelar aksi demonstrasi sekaligus menyampaikan laporan ke KPK. Apalagi sudah hampir seminggu belum ada klarifikasi dari Pemkab Simeulue,"

Dalam laporan yang akan diajukan tercatat 12 item anggaran, dua di antaranya berkaitan langsung dengan SPPD dan anggaran jamuan makan-minum.

Respons pemerintah daerah

Sekretaris Daerah Simeulue yang dihubungi mengarahkan wartawan untuk menanyakan ke bagian keuangan. Sekda menyampaikan, "Coba dikonfirmasi langsung ke keuangan dulu adinda."

Kepala dinas terkait saat dihubungi tidak berhasil diwawancara karena sedang menghadiri acara lain, menurut keterangan staf.

Kasus ini membuka kebutuhan transparansi lebih besar atas hubungan antara anggaran yang disusun dengan bukti realisasi dan hasil yang dirasakan masyarakat. Langkah selanjutnya bergantung pada respons Pemkab dan pemeriksaan lembaga pengawas.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait