DPRD Sumut Targetkan Finalisasi Seleksi KIP dan KPID Akhir Agustus

Medan — DPRD Provinsi Sumatera Utara menargetkan tahap akhir seleksi calon Komisi Informasi Publik (KIP) dan calon Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) rampung pada akhir Agustus 2026. Proses ini dipercepat untuk memastikan komisioner terpilih memiliki kompetensi yang matang. Saat ini DPRD sedang menyiapkan jadwal pelaksanaan seleksi.

Rapat internal Komisi A untuk mengunci jadwal

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, menyatakan pihaknya baru saja menyelesaikan sejumlah kunjungan kerja. Menurut dia, langkah selanjutnya adalah menggelar rapat internal untuk menentukan tanggal seleksi.

"Saat ini para anggota Komisi A baru selesai melaksanakan berbagai kunjungan kerja. Besok kita rencanakan akan dilakukan rapat internal terlebih dahulu untuk menentukan jadwal," ujar Berkat saat dikonfirmasi, Rabu (12/8).

Berkat menegaskan DPRD berupaya mengunci jadwal segera setelah rapat berlangsung. Ia menilai ketepatan waktu pelaksanaan menjadi kunci dalam menghasilkan komisioner yang kompeten.

"Semoga akhir Agustus ini ya dapat kita laksanakan," tambahnya.

Jumlah calon dan kuota komisioner

Proses seleksi kini memasuki tahap akhir untuk kedua lembaga. Untuk KIP Provinsi Sumut, sebanyak 15 calon telah lolos ke tahap final. Dari jumlah itu, akan dipilih 5 orang sebagai komisioner terpilih.

Sementara itu, untuk KPID Provinsi Sumut ada 21 calon yang bersaing untuk mengisi 7 kursi komisioner.

Dampak dan langkah berikutnya

Penutupan jadwal seleksi akhir Agustus ditujukan agar proses administrasi dan evaluasi kompetensi berjalan terstruktur. DPRD dan Komisi A diharapkan menuntaskan seluruh verifikasi berkas, tes, dan wawancara sebelum penetapan resmi komisioner.

Pelaksanaan yang terjadwal juga memberi kepastian bagi publik dan lembaga terkait tentang kepemimpinan baru di bidang keterbukaan informasi serta penyiaran di Sumatera Utara.

Keputusan akhir dan penetapan nama-nama komisioner akan menjadi langkah penting bagi tata kelola informasi publik dan pengawasan penyiaran di provinsi ini.