Lokal

Langkat Percepat Pemulihan Pascabanjir: Validasi Data & Bantuan

Bagikan:
Plt. Bupati Tiorita meninjau lokasi banjir dan program perbaikan rumah di Langkat

STABAT – Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Plt. Bupati Tiorita Br. Surbakti, SH, mempercepat pemulihan masyarakat terdampak banjir dengan langkah konkret pada Rabu (18/11).

Upaya penanganan meliputi pengawalan bantuan sosial agar tepat sasaran, percepatan perbaikan rumah warga, dan pemulihan ekonomi lewat bantuan bagi pelaku UMKM.

Validasi data dan status bantuan

Kementerian Sosial RI menyatakan bahwa usulan bantuan tahap II bagi 61.547 kepala keluarga (KK) telah dinyatakan valid berdasarkan By Name By Address (BNBA). Proses penganggaran masih berjalan melalui pengusulan revisi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) kepada Bappenas untuk penambahan kuota atau plafon anggaran.

Pada rapat koordinasi Satgas PRR tanggal 22 Oktober 2026, disampaikan usulan anggaran sebesar Rp4,249 triliun sebagai dasar pengajuan tambahan plafon bagi seluruh data usulan kabupaten/kota.

Berdasarkan surat BPS Kabupaten Langkat tertanggal 20 Oktober 2026, dari 12.456 keluarga yang memerlukan pemadanan data, sebanyak 7.400 keluarga berhasil diverifikasi dan diusulkan kembali, sementara 5.056 keluarga masih memerlukan penyelesaian administrasi.

Koordinasi dan pengawalan oleh Pemkab

Plt. Bupati Tiorita aktif mengawal proses validasi dan administrasi. Langkah yang dilakukan antara lain dialog dengan perwakilan masyarakat, koordinasi dengan Satgas PRR di Kantor Gubernur Sumatera Utara, fasilitasi penjelasan pemerintah pusat kepada warga di Besitang, serta audiensi langsung dengan BPS RI dan Satgas PRR di Jakarta.

Pengawalan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan validasi data dan kepastian pencairan bantuan.

Perbaikan rumah terdampak

Tiorita juga meninjau program stimulan perbaikan rumah korban banjir di Kecamatan Pangkalan Susu pada 1 Oktober 2026. Di wilayah tersebut tercatat 84 rumah penerima bantuan, yakni 41 rusak ringan, 25 rusak sedang, dan 18 rusak berat.

Sampai November 2026, Pemkab Langkat telah menyalurkan bantuan perbaikan untuk 650 unit rumah kategori rusak ringan dan rusak berat guna membantu warga kembali menempati hunian layak.

Bantuan ekonomi untuk UMKM

Untuk pemulihan ekonomi, Pemkab merealisasikan bantuan Presiden kepada 9.393 pelaku UMKM terdampak banjir di 16 kecamatan. Tiap penerima menerima bantuan sebesar Rp3 juta, sehingga total bantuan mencapai Rp28,179 miliar. Penyerahan bantuan dilaksanakan pada 11 November 2026.

Tantangan dan langkah selanjutnya

Meski realisasi sudah berlangsung, Pemkab Langkat mengakui masih ada kebutuhan yang harus diselesaikan, antara lain kepastian bantuan jaminan hidup, stimulus ekonomi lanjutan, pemenuhan isi hunian, serta pembangunan rumah untuk korban dengan kerusakan berat.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPS, dan Satgas PRR akan terus diperkuat agar seluruh tahapan bantuan memperoleh kejelasan dan direalisasikan sesuai ketentuan.

Pemkab Langkat berkomitmen untuk mengawal proses pemulihan hingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan layak, menempati hunian aman, dan memulihkan perekonomian keluarga.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait