Pansus DPRD: 772 Persil Tanah Pemprov Sumut Belum Bersertifikat
MEDAN — Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumatera Utara menemukan masalah serius dalam pengelolaan barang milik daerah Pemprov Sumut: 772 persil tanah belum bersertifikat, sekolah berdiri di lahan pihak lain, data aset tidak sinkron antar-OPD, serta aset idle yang membebani APBD. Temuan itu disampaikan Ketua Pansus Abdul Rahim Siregar dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Rabu (18/11/2026).
Temuan utama: kepastian hukum tanah
Dari 1.929 persil tanah operasional dan nonoperasional yang dilaporkan BPKAD, sebanyak 772 persil belum bersertifikat. Rinciannya: 315 persil kategori K3, 121 persil sedang diproses pendaftaran di BPN, dan 336 persil masih dalam inventarisasi dokumen. Pansus menilai kondisi ini berisiko menimbulkan sengketa dan penguasaan oleh pihak lain.
"Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa, penguasaan oleh pihak lain, bahkan hilangnya aset daerah,"
Dampak pada fasilitas pendidikan
Pansus menemukan beberapa sekolah provinsi berdiri di atas lahan yang dikuasai pihak lain, termasuk lahan berstatus HGU atau eks-HGU. Kasus terdeteksi di SMA Negeri 5 Pematangsiantar, SMA Negeri 1 Selesai (Langkat), dan beberapa sekolah di atas lahan PTPN. Di SMK Negeri SPP Asahan, ada persoalan pemanfaatan lahan yang belum terselesaikan.
Persoalan lama ini menghambat pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan sarana pendidikan yang membutuhkan kepastian hukum.
"Yang dibutuhkan bukan lagi rapat koordinasi dan janji penyelesaian, tetapi keberanian mengambil keputusan, kepastian hukum, dan tindakan nyata,"
Tata kelola, pencatatan, dan nilai aset
Pansus melaporkan masih banyak aset yang belum tercatat lengkap, belum diverifikasi fisik, atau datanya berbeda antar-OPD. Ada aset idle, terbengkalai, dan dikuasai pihak lain yang tetap membebani anggaran pemeliharaan dan pengamanan APBD.
Berdasarkan data BPKAD per 31 Maret 2026, aset Pemprov tercatat 20.671.136 unit dengan nilai perolehan sekitar Rp36,49 triliun dan penyusutan sekitar Rp22,83 triliun. Pansus menegaskan besarnya angka tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pengelolaan.
Satu contoh: Mess Pemprov di Jalan Jambu, Jakarta tercatat sekitar Rp32 miliar di buku, tetapi nilai pasar diperkirakan mencapai ratusan miliar karena lokasi strategis.
Masalah serah terima dan kondisi fisik aset
Serah terima aset dari pemerintah pusat belum tuntas. Beberapa komponen perkapalan, terutama alat keselamatan, masih tercatat milik pihak lain. Ada pula instalasi fisik yang tersedia tetapi belum sepenuhnya diserahkan ke daerah.
Temuan pada BUMD
- Perumda Tirtanadi: nilai aset disampaikan sekitar Rp1,8 triliun, namun baru sekitar Rp900 miliar yang terdata; penyertaan modal Pemprov tercatat Rp420,88 miliar.
- Kawasan tangkapan air Sibolangit seluas ~80 hektare melayani ~50.000 sambungan, terancam perubahan peruntukan dan pembabatan.
- Bank Sumut: nilai perolehan sekitar Rp1,239 triliun, nilai buku sekitar Rp850,569 miliar, dengan ~758 aset tercatat.
- PT PPS: lahan awal ~6.000 hektare, tanaman produktif ~5.000 hektare; data luasan dan kondisi perlu validasi.
- PT AIJ (Jalan Bromo): aset yang sudah diserahkan ke Pemprov perlu ditindaklanjuti terkait dasar hukum, dokumen kepemilikan, dan penguasaan fisik.
Rekomendasi dan langkah yang diminta
Pansus menyampaikan 13 rekomendasi, antara lain:
- Pembentukan tim percepatan penyelesaian aset.
- Unit pengelola aset profesional dan kajian Jakarta Asset Management Center.
- Peta jalan penyelesaian aset, percepatan sertifikasi, serta inventarisasi ulang dan digitalisasi dalam satu sistem terintegrasi.
- Revaluasi aset, evaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2022, dan alokasi anggaran pada APBD 2027 di tiap OPD.
Pansus meminta Gubernur memimpin langsung proses ini dengan target maksimal 12 bulan dan laporan berkala ke DPRD minimal setiap tiga bulan.
Proses kerja Pansus
Pansus dibentuk melalui keputusan DPRD Sumut Nomor 07/K/2026 tanggal 30 Maret 2026. Sejak rapat internal pertama pada 8 April hingga rapat dengar pendapat terakhir 11 September 2026, Pansus menjalankan 14 agenda kerja, termasuk studi banding ke Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.
Kesimpulannya, Pansus menekankan bahwa penanganan aset harus terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepastian hukum serta pemanfaatan efektif demi kepentingan publik.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Bupati Sergai Tekankan Penguatan Perpustakaan Sekolah
Bupati Sergai minta pengelolaan perpustakaan sekolah ditingkatkan lewat tata kelola, layanan, dan transforma...
APVI Kritik Rencana Perda Larangan Vape di Sumut, Ratusan Pekerja Terancam
APVI DPW Sumbagut menilai rencana Perda larangan vape di Sumut dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha dan beri...
Kepala BPSDM Sumut Akui Istri Pejabat Bekerja di Instansi yang Sama
Kepala BPSDM Sumut akui istri pejabat eselon IV bekerja di lembaga yang sama; kasus dilaporkan ke Inspektora...
Medan Raih Penghargaan Anti-Fraud JKN, Kontroversi Sibayak
Medan meraih Terbaik II Anti-Fraud JKN pada INAHAFF 2026; sorotan offroad Gunung Sibayak dan laporan dugaan...
Wali Kota Illiza Sambut Delegasi CSS XXIV di Banda Aceh
Wali Kota Illiza menyambut delegasi CSS XXIV di Banda Aceh pada 17 Nov; acara termasuk penyerahan STBM Award...
Operasi Zebra Toba 2026: Satlantas Batubara Sosialisasi dan Penindakan
Satlantas Polres Batubara sosialisasi Operasi Zebra Toba 2026 sejak 18 Nov, menertibkan pelanggar dan mengam...