Ranperda APBD 2027 Nias Selatan Disampaikan di Rapat Paripurna
Teluk Dalam — Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (18/11/2026) di Kantor DPRD Jalan Saonigeho KM 3. Penyampaian bertujuan mengarahkan belanja daerah untuk mendukung peningkatan pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Poin kebijakan belanja daerah
Nota pengantar dibacakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Amsarno S. Sarumaha SH MH CGCAE, mewakili Bupati Sokhiatulo Laia. Pemerintah kabupaten menekankan prioritas pada pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penguatan ekonomi lokal.
Dokumen awal juga menguraikan arah alokasi anggaran untuk mendukung program infrastruktur dasar, peningkatan layanan pemerintahan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Respon fraksi dan kelanjutan pembahasan
Usai penyampaian nota pengantar, seluruh fraksi di DPRD memberikan pemandangan umum terhadap Ranperda APBD 2027. Semua fraksi menyetujui agar pembahasan dilanjutkan ke tahap teknis bersama komisi-komisi DPRD dan OPD mitra kerja.
Saran dan masukan yang masuk akan dijadikan bahan penyempurnaan Ranperda selama pembahasan bersama.
Peserta rapat
Rapat paripurna dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD serta perwakilan unsur pemerintahan dan keamanan daerah. Di antara yang hadir adalah:
- Wakil Ketua DPRD Wirahati Loi dan Sokhiwanolo Waruwu
- Danlanal Nias, Letkol Laut (P) Tomosa Uskarlind Larosa, M.Tr.Opsla
- Perwakilan Kapolres Nias Selatan dan perwakilan Kejaksaan Negeri Nias Selatan
- Para Asisten Setda, Kepala OPD, serta para camat
Langkah selanjutnya
Dengan persetujuan fraksi, proses penyusunan Ranperda APBD 2027 memasuki tahap pembahasan teknis. Pembahasan antara komisi DPRD dan OPD mitra kerja dijadwalkan mulai Kamis (19/11/2026) hingga Rabu (25/11/2026).
Hasil pembahasan teknis akan menjadi dasar perbaikan dokumen Ranperda sebelum dibawa kembali ke forum DPRD untuk tahapan selanjutnya.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Pansus DPRD: 772 Persil Tanah Pemprov Sumut Belum Bersertifikat
Pansus DPRD Sumut temukan 772 persil tanah belum bersertifikat, sekolah di lahan pihak lain, dan data aset t...
Polres Simalungun Bagikan Helm dan Edukasi di Operasi Zebra Toba
Polres Simalungun membagikan helm, sarung tangan, dan memberi penyuluhan dalam Operasi Zebra Toba yang digel...
PD AIJ Jadi Perseroda, Pemprov Sumut Tekankan Pembenahan Tata Kelola
Pemprov Sumut sebut perubahan PD AIJ jadi Perseroda langkah awal; manajemen, pengawasan, dan rencana bisnis...
Bupati Simalungun Lantik 8 PNS untuk Jabatan PTP
Bupati Simalungun melantik delapan PNS sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di Pendopo Rumah Dinas, 18 November 2...
BPSDM Sumut Klaim 37.000 ASN Telah Ikuti Pelatihan sejak 2020
BPSDM Sumut menyebut 37.000 ASN telah mengikuti pelatihan sejak 2020 hingga menjelang akhir 2026, dengan fok...
Bupati Sergai Tekankan Penguatan Perpustakaan Sekolah
Bupati Sergai minta pengelolaan perpustakaan sekolah ditingkatkan lewat tata kelola, layanan, dan transforma...