Lokal

PD AIJ Jadi Perseroda, Pemprov Sumut Tekankan Pembenahan Tata Kelola

Bagikan:
Wakil Gubernur Sumut Surya menyampaikan jawaban gubernur di DPRD Sumut tentang PD AIJ dan rencana Perseroda

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan perubahan bentuk hukum PD Aneka Industri Jasa (AIJ) menjadi Perseroda merupakan langkah awal pembenahan BUMD. Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membacakan jawaban gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (18/11).

Perubahan hukum bukan tujuan akhir

Pemprov mengakui bahwa mengubah status hukum perusahaan daerah tidak otomatis memperbaiki kinerja. Menurut Surya, perlu ada perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja yang terukur agar perubahan itu bermakna.

Perubahan PD AIJ menjadi Perseroda perlu diikuti dengan pembenahan manajemen, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten.

Pengangkatan direksi dan dewan pengawas

Surya menegaskan pengangkatan direksi dan dewan pengawas akan mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Proses tersebut akan melibatkan unsur terkait untuk memastikan mekanisme seleksi dan pengawasan berjalan sesuai ketentuan.

Rencana penggabungan dan pembentukan holding

Pemprov juga tengah mengevaluasi kemungkinan penggabungan beberapa BUMD untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini, persiapan pembentukan Holding BUMD sedang berlangsung dan melibatkan PT PPSU, PT PSU, PT Dhirga Surya, serta PD AIJ.

Perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda merupakan satu dari sekian tahapan yang perlu diselesaikan sebelum proses penggabungan dilanjutkan.

Tata kelola, rencana bisnis, dan manfaat bagi daerah

Manajemen diminta menyusun rencana bisnis yang realistis. Rencana itu harus mempertimbangkan potensi usaha, kelayakan ekonomi, kondisi keuangan, serta peluang pasar. Transformasi BUMD diharapkan tidak hanya soal administrasi dan legalitas, tetapi memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Pemprov berharap Ranperda perubahan bentuk hukum ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembentukan Perda, sehingga PT AIJ dapat menjadi entitas yang profesional, sehat, mandiri, produktif, dan berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

Proses selanjutnya di DPRD

Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Anthony, yang memimpin rapat menyatakan pembahasan lanjutan akan diagendakan pada rapat berikutnya untuk mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi. Proses legislasi dan administrasi selanjutnya akan menentukan jadwal konkret penggabungan dan implementasi tata kelola baru.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait