Baleg Targetkan RUU Satu Data Disahkan Pekan Depan
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan, mengacu pada rapat paripurna yang diperkirakan berlangsung Selasa, 29 September 2026.
Garis besar dan tujuan pembahasan
Pembahasan tingkat pertama RUU ini dimulai dengan penerimaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Menurut Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga Baleg dan pemerintah harus menuntaskan pembahasan sebelum pengambilan keputusan tingkat kedua.
Jadwal dan tahapan penyelesaian
Baleg menargetkan menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada akhir pekan, lalu merampungkan hasil dan pleno awal pada awal pekan berikutnya. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 23 September 2026.
- Pembahasan DIM bersama Panitia Kerja: rampung Jumat
- Penyelesaian hasil pembahasan dan pleno internal: Senin
- Pengambilan keputusan tingkat kedua di rapat paripurna: Selasa, 29 September 2026
Bob Hasan menegaskan urgensi percepatan itu karena banyaknya catatan pada DIM pemerintah.
"Kalau Jumat kami selesai, sudah, saya dengar konon DIM-nya banyak dari pemerintah. Nah, jadi kemungkinan bisa Jumat, dan Senin kita selesaikan sampai dengan pleno kembali, ya, Insyaallah,"
Panitia Kerja dan peran BSSN
Untuk mempercepat proses, Baleg membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Satu Data Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua Baleg, Sturman Panjaitan. Panja akan langsung membahas DIM pemerintah sesuai mekanisme yang disepakati.
Baleg dan pemerintah sepakat melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pembahasan. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mendapat masukan soal keamanan data dan aspek teknis penyelenggaraan sistem Satu Data Indonesia.
Sturman menyatakan BSSN akan diundang pada pembahasan berikutnya untuk memberi masukan.
Sikap pemerintah
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan pemerintah siap melanjutkan pembahasan bersama Baleg dan berharap RUU itu segera menjadi undang-undang.
"Kami dari pihak pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan balik dan para anggotanya. Sekali lagi kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang tapi intinya kami siap untuk melanjutkan supaya RUU ini segera siap menjadi undang-undang,"
Implikasi dan langkah selanjutnya
Jika jadwal berjalan sesuai target Baleg dan pemerintah, proses legislasi akan memasuki pengambilan keputusan tingkat kedua pada rapat paripurna akhir bulan. Keterlibatan BSSN diharapkan memperkuat aspek keamanan dan keandalan sistem data nasional sebelum RUU disahkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...