Nasional

Baleg Targetkan RUU Satu Data Disahkan Pekan Depan

Bagikan:
Rapat Baleg DPR membahas RUU Satu Data Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan, mengacu pada rapat paripurna yang diperkirakan berlangsung Selasa, 29 September 2026.

Garis besar dan tujuan pembahasan

Pembahasan tingkat pertama RUU ini dimulai dengan penerimaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Menurut Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga Baleg dan pemerintah harus menuntaskan pembahasan sebelum pengambilan keputusan tingkat kedua.

Jadwal dan tahapan penyelesaian

Baleg menargetkan menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada akhir pekan, lalu merampungkan hasil dan pleno awal pada awal pekan berikutnya. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 23 September 2026.

  1. Pembahasan DIM bersama Panitia Kerja: rampung Jumat
  2. Penyelesaian hasil pembahasan dan pleno internal: Senin
  3. Pengambilan keputusan tingkat kedua di rapat paripurna: Selasa, 29 September 2026

Bob Hasan menegaskan urgensi percepatan itu karena banyaknya catatan pada DIM pemerintah.

"Kalau Jumat kami selesai, sudah, saya dengar konon DIM-nya banyak dari pemerintah. Nah, jadi kemungkinan bisa Jumat, dan Senin kita selesaikan sampai dengan pleno kembali, ya, Insyaallah,"

Panitia Kerja dan peran BSSN

Untuk mempercepat proses, Baleg membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Satu Data Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua Baleg, Sturman Panjaitan. Panja akan langsung membahas DIM pemerintah sesuai mekanisme yang disepakati.

Baleg dan pemerintah sepakat melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pembahasan. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mendapat masukan soal keamanan data dan aspek teknis penyelenggaraan sistem Satu Data Indonesia.

Sturman menyatakan BSSN akan diundang pada pembahasan berikutnya untuk memberi masukan.

Sikap pemerintah

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan pemerintah siap melanjutkan pembahasan bersama Baleg dan berharap RUU itu segera menjadi undang-undang.

"Kami dari pihak pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan balik dan para anggotanya. Sekali lagi kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang tapi intinya kami siap untuk melanjutkan supaya RUU ini segera siap menjadi undang-undang,"

Implikasi dan langkah selanjutnya

Jika jadwal berjalan sesuai target Baleg dan pemerintah, proses legislasi akan memasuki pengambilan keputusan tingkat kedua pada rapat paripurna akhir bulan. Keterlibatan BSSN diharapkan memperkuat aspek keamanan dan keandalan sistem data nasional sebelum RUU disahkan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait