Nasional

PKB Soroti Penguatan Fungsi Sosial Tanah lewat RUU Reforma Agraria

Bagikan:
Muhammad Khozin menyampaikan pandangan akhir RUU Reforma Agraria di DPR

Anggota Baleg DPR

Masalah utama yang ingin diatasi

Khozin merinci persoalan yang mendorong pengajuan RUU ini. Ia menyebutkan beberapa kendala yang kerap menghambat reforma agraria di lapangan.

  • Wewenang pengelolaan sumber daya agraria yang tersebar antarinstansi.
  • Data pertanahan yang tidak tunggal sehingga menimbulkan tumpang tindih.
  • Konflik agraria struktural yang belum terselesaikan.
  • Fungsi sosial tanah yang belum ditegakkan sepenuhnya.

RUU Pengaturan Reforma Agraria hadir untuk menjawab persoalan kewenangan yang tersebar, data tak tunggal, konflik struktural, hingga fungsi sosial tanah yang belum ditegakkan. RUU ini merupakan ikhtiar menunaikan amanah konstitusi sekaligus ajaran agama

Kebutuhan kelembagaan baru

Fraksi PKB mendukung pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurut Khozin, lembaga baru ini dimaksudkan untuk mengurangi tumpang tindih wewenang di lapangan dan menggantikan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria.

Fraksi PKB mendukung pembentukan lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengalihan tugas dari Gugus Tugas Reforma Agraria kepada lembaga baru ini akan menghilangkan potensi tumpang tindih pelaksanaan tugas di lapangan

Data pertanahan dan solusi satu peta

Khozin menyoroti bahwa permasalahan data sering memicu sengketa. Ia menekankan pentingnya penerapan satu peta dan basis data tunggal untuk menjamin kepastian informasi pertanahan.

Fenomena tumpang tindih pencatatan satu bidang tanah yang tercatat kawasan hutan di satu instansi, konsesi di instansi lain, dan kebun rakyat di lapangan. Ini harus segera diatasi, karena integrasi data akurat adalah kunci reforma agraria yang berkeadilan

Perlindungan petani dan mekanisme penyelesaian konflik

Khozin menekankan mekanisme penyelesaian konflik yang menempatkan pemulihan hak dan perlindungan hukum bagi petani kecil di garis depan. Ia juga mengingatkan bahwa redistribusi tanpa pengawasan dan pemberdayaan berkelanjutan bisa mengembalikan tanah ke kelompok kecil.

Redistribusi tanah akan sia-sia apabila pada akhirnya tanah kembali terkonsentrasi pada segelintir pihak. Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi penggarap harus dijamin secara berkelanjutan oleh negara

Dukungan politik dan implikasi ke depan

Fraksi PKB menyatakan dukungan pada pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Dukungan itu ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum, menegakkan fungsi sosial tanah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

Jika disahkan, RUU ini akan mengarah pada pembentukan lembaga baru, integrasi data pertanahan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang lebih berpihak pada petani dan penggarap.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait