PKB Soroti Penguatan Fungsi Sosial Tanah lewat RUU Reforma Agraria
Anggota Baleg DPR
Masalah utama yang ingin diatasi
Khozin merinci persoalan yang mendorong pengajuan RUU ini. Ia menyebutkan beberapa kendala yang kerap menghambat reforma agraria di lapangan.
- Wewenang pengelolaan sumber daya agraria yang tersebar antarinstansi.
- Data pertanahan yang tidak tunggal sehingga menimbulkan tumpang tindih.
- Konflik agraria struktural yang belum terselesaikan.
- Fungsi sosial tanah yang belum ditegakkan sepenuhnya.
RUU Pengaturan Reforma Agraria hadir untuk menjawab persoalan kewenangan yang tersebar, data tak tunggal, konflik struktural, hingga fungsi sosial tanah yang belum ditegakkan. RUU ini merupakan ikhtiar menunaikan amanah konstitusi sekaligus ajaran agama
Kebutuhan kelembagaan baru
Fraksi PKB mendukung pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurut Khozin, lembaga baru ini dimaksudkan untuk mengurangi tumpang tindih wewenang di lapangan dan menggantikan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria.
Fraksi PKB mendukung pembentukan lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengalihan tugas dari Gugus Tugas Reforma Agraria kepada lembaga baru ini akan menghilangkan potensi tumpang tindih pelaksanaan tugas di lapangan
Data pertanahan dan solusi satu peta
Khozin menyoroti bahwa permasalahan data sering memicu sengketa. Ia menekankan pentingnya penerapan satu peta dan basis data tunggal untuk menjamin kepastian informasi pertanahan.
Fenomena tumpang tindih pencatatan satu bidang tanah yang tercatat kawasan hutan di satu instansi, konsesi di instansi lain, dan kebun rakyat di lapangan. Ini harus segera diatasi, karena integrasi data akurat adalah kunci reforma agraria yang berkeadilan
Perlindungan petani dan mekanisme penyelesaian konflik
Khozin menekankan mekanisme penyelesaian konflik yang menempatkan pemulihan hak dan perlindungan hukum bagi petani kecil di garis depan. Ia juga mengingatkan bahwa redistribusi tanpa pengawasan dan pemberdayaan berkelanjutan bisa mengembalikan tanah ke kelompok kecil.
Redistribusi tanah akan sia-sia apabila pada akhirnya tanah kembali terkonsentrasi pada segelintir pihak. Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi penggarap harus dijamin secara berkelanjutan oleh negara
Dukungan politik dan implikasi ke depan
Fraksi PKB menyatakan dukungan pada pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Dukungan itu ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum, menegakkan fungsi sosial tanah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
Jika disahkan, RUU ini akan mengarah pada pembentukan lembaga baru, integrasi data pertanahan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang lebih berpihak pada petani dan penggarap.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...