Wamen HAM Serap Masukan untuk Revisi UU HAM di Unesa
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menerima masukan dari akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah dalam uji publik revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kegiatan berlangsung di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Kamis, 18 Juni 2026. Revisi diusulkan untuk menyesuaikan regulasi yang telah berlaku lebih dari dua dekade dengan perkembangan sosial dan teknologi.
Maksud dan ruang lingkup revisi
Mugiyanto mengatakan revisi diperlukan karena sejumlah isu baru belum terakomodasi dalam undang-undang saat ini. Menurutnya, perubahan regulasi penting agar perlindungan hak dasar warga negara tetap relevan. Pemerintah membuka ruang dialog luas melalui uji publik untuk mengumpulkan masukan yang representatif dari berbagai pemangku kepentingan.
Revisi UU HAM dilakukan untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang belum terakomodasi dalam regulasi yang telah berlaku lebih dari dua dekade
Isu baru yang diajukan
Beberapa isu utama yang diusulkan dimasukkan ke dalam rancangan perubahan undang-undang meliputi:
- Hak digital sebagai perlindungan terhadap privasi dan akses informasi;
- Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan;
- Perlindungan bagi pembela HAM atau human rights defenders yang kerap menghadapi risiko saat menjalankan tugasnya;
- Penguatan peran pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam pemajuan HAM.
Penguatan lembaga dan pendanaan
Pemerintah juga mengusulkan penguatan kewenangan lembaga HAM nasional, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tujuannya agar rekomendasi lembaga-lembaga ini memiliki daya ikat yang lebih kuat dalam mendorong perlindungan dan pemenuhan HAM.
Sebagai bagian dari dukungan jangka panjang, rancangan perubahan undang-undang mencakup pembentukan Dana Abadi Pemajuan HAM dan Demokrasi. Dana ini dirancang untuk mendanai program organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas daerah melalui mekanisme terbuka dan kompetitif.
Peran Unesa dan tawaran kerja sama
Unesa dipilih sebagai lokasi uji publik karena perannya dalam menyiapkan calon pendidik. Wakil Rektor II Unesa, Bachtiar Syaiful Bachri, menilai perubahan regulasi HAM perlu agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan transformasi sosial.
HAM merupakan pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak dasar warga negara perlu terus dievaluasi dan disempurnakan
Wakil Rektor I Unesa, Martadi, menyambut gagasan pembentukan pusat studi HAM di kampus. Ia menilai pembelajaran HAM penting bagi ribuan calon guru agar dapat mengedukasi peserta didik, orang tua, dan masyarakat.
Proses revisi ini berlanjut dengan pengumpulan masukan dari berbagai pihak dan akan menjadi dasar penyusunan naskah akhir yang nantinya diajukan untuk pembahasan lebih lanjut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...