Puan: Tata Kelola Pemerintahan Harus Adil dan Berujung pada Kesejahteraan

Arusha, Tanzania — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pada Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153, Kamis (8/10/2026), bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup sekadar efisien dan transparan, melainkan harus adil dan menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat. Ia menyampaikan bahwa tujuan akhir tata kelola adalah memperkuat demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.

Tata kelola harus berujung pada keadilan

Puan membuka pidatonya dengan menekankan bahwa prosedur administratif hanyalah sarana. Tujuan sejatinya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan arah masa depan mereka dan menikmati hasil pembangunan secara adil.

“Sejalan dengan tema sidang tahun ini, izinkan saya memulai dengan sebuah gagasan mendasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil.”

Menurutnya, negara tidak bisa menilai keberhasilan hanya dari pertumbuhan ekonomi atau kecanggihan kelembagaan. Indikator penting lain adalah sejauh mana negara memperluas kapasitas publik untuk berpartisipasi secara nyata dalam proses keputusan.

Peran parlemen dan pencegahan konsentrasi kekuasaan

Puan menyoroti posisi strategis parlemen sebagai penghubung antara kedaulatan rakyat dan kewenangan negara. Parlemen berperan dalam membuat undang-undang, menyusun anggaran, serta melakukan pengawasan untuk memastikan hasil kebijakan berpihak pada masyarakat luas.

“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat.”

Ia juga mengingatkan risiko ketika kekayaan dan pengaruh terkonsentrasi pada segelintir pihak. Konsentrasi ekonomi, kata Puan, berpotensi mereduksi kualitas demokrasi karena suara kelompok kecil bisa lebih dominan daripada suara publik.

“Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.”

Agenda IPU dan pemilihan Presiden IPU

Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema peningkatan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat melalui inklusivitas, kepercayaan, serta peluang bagi semua. Selain debat umum, Puan menghadiri pertemuan terkait pemilihan Presiden IPU ke-32 untuk periode 2026–2029 yang dijadwalkan pada 9 Oktober 2026.

Ia menyatakan akan mendengarkan visi dan misi para kandidat secara berimbang. Puan bertemu tiga calon: Sahiba Gafarova (Azerbaijan), Milton Dick (Australia), dan Rojo Edwards Silva (Chile), sebagai bagian dari upaya memahami opsi kepemimpinan global bagi parlemen negara anggota.

Dengan demikian, Puan menegaskan forum IPU bukan hanya ajang diplomasi, tetapi juga kesempatan untuk mempertegas bahwa tata kelola yang baik harus membawa perubahan konkret bagi kesejahteraan rakyat.