Petani Tebu Malang Resah, Harga Solar Industri Melonjak
Malang — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, akan berkoordinasi dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk meneruskan keluhan petani tebu Kabupaten Malang tentang lonjakan harga solar industri. Aspirasi itu muncul saat reses di Malang dan dinilai mengancam biaya operasional petani serta target swasembada gula nasional.
Keluhan petani dan kebutuhan bongkar ratoon
Petani mengeluhkan mahalnya solar industri yang dipakai traktor untuk operasi bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu. Proses bongkar menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas lahan tebu. Namun, tanpa akses ke solar bersubsidi, petani harus membeli BBM dengan harga industri yang jauh lebih tinggi.
Besaran kenaikan dan beban biaya
Sri Untari menyebutkan perbedaan harga cukup signifikan. Harga yang sebelumnya sekitar Rp7.500 melonjak hingga Rp25.000 per liter untuk solar industri. Kenaikan ini menaikkan biaya produksi dan menggerus potensi keuntungan petani.
“Mereka ini harus bongkar tebu, dan membongkar itu menggunakan traktor yang memakai solar industri. Beda harganya sekarang tinggi sekali, dari Rp7.500 menjadi Rp25.000. Selisihnya sangat jauh, sehingga mereka meminta ada solusi, apakah berupa subsidi atau skema lain,”
Dampak terhadap program swasembada gula
Sri Untari menilai kondisi tersebut kontradiktif dengan dorongan pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi gula nasional. Jika biaya pengolahan lahan terus tinggi, minat petani melakukan peremajaan atau memperluas areal tanam bisa menurun. Hal ini berpotensi memperlambat pencapaian target swasembada gula.
Langkah lanjutan: komunikasi kelembagaan
Untuk memperkuat tuntutan petani, Sri Untari akan membawa aspirasi itu melalui jalur kelembagaan. Ia berencana bekerja sama dengan HKTI agar keluhan petani bisa dikomunikasikan langsung ke pemerintah pusat dan mendapat perhatian lebih cepat.
Ia menegaskan pentingnya solusi yang konkret, baik berupa subsidi atau skema lain yang meringankan biaya operasional. Perubahan kebijakan atau bantuan terarah dinilai perlu agar proses budidaya dan peremajaan tebu tetap berjalan efektif.
Jika masalah harga BBM industri tidak segera diatasi, risiko turunnya produktivitas dan penurunan partisipasi petani dalam program peremajaan lahan akan berdampak pada upaya nasional mencapai ketahanan dan swasembada gula.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
4.000 Warga Ikut Jalan Sehat Hari Pahlawan di Dandangan
Sekitar 4.000 warga mengikuti jalan sehat Hari Pahlawan di Dandangan, Kediri, Minggu 22 November 2026 untuk...
Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa
Warga Jambesari Darusolah keluhkan jalan rusak dan keterbatasan anggaran desa; aspirasi akan dibawa anggota...
Waspada Cuaca Ekstrem di Jember, BPBD Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
Sekretaris Komisi D DPRD Jember minta BPBD siaga hadapi potensi cuaca ekstrem hingga 27 Nov 2026 setelah poh...
Warga Jambesari Darusolah Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa
Warga Jambesari Darusolah keluhkan jalan rusak dan anggaran desa saat reses DPRD Jatim; aspirasi dijanjikan...
Candra Tantang Mahasiswa Bedah RPJMD Usai Nobar "Laut Bercerita"
Candra Ary Fianto menantang mahasiswa membedah RPJMD sepekan usai nobar film "Laut Bercerita" dalam acara Hi...
Reses di Buduran: Warga Keluhkan Data Desil, PDAM, dan Minimarket
Warga Buduran mengeluhkan data desil yang tak akurat, belum meratanya layanan PDAM dan gas, serta dampak min...