DPRD Batu Minta Bahas Tuntas Piutang Pajak Rp24,4 M
Batu — Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Asmadi mendukung upaya Wali Kota Nurochman menyelesaikan tunggakan piutang pajak. Nilainya mencapai Rp24,4 miliar. Namun Asmadi menekankan penyelesaian tidak boleh dilakukan sepihak oleh eksekutif. Ia meminta mekanisme disepakati bersama DPRD untuk menghindari masalah hukum dan catatan berulang BPK.
Sikap DPRD: dukung tapi harus bersama
Asmadi menyatakan dukungan terhadap tujuan wali kota membersihkan piutang demi memperkuat pendapatan daerah. Namun, kata dia, langkah penyelesaian harus melalui pembahasan bersama antara Pemkot dan DPRD. Selain nominal yang besar, piutang ini memiliki rekam jejak panjang dan menjadi evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan.
"Tujuan baik wali kota untuk menyapu bersih piutang demi memperkuat pendapatan daerah tentu kami dukung. Hanya saja, mekanisme penyelesaiannya perlu dibicarakan kembali agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,"
Asal-usul piutang dan kendala sebelumnya
Piutang pajak itu berasal dari tunggakan pajak hiburan sejumlah tempat wisata besar di Kota Batu pada periode 2010–2017. Upaya penyelesaian sebelumnya sempat dilakukan, tetapi terkendala oleh Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri Kota Batu dan kajian akademis dari Universitas Airlangga, Surabaya.
Proses pembahasan tindak lanjut kedua kajian tersebut sempat terhenti karena adanya transisi masa jabatan anggota DPRD. Karena itu, Asmadi mengusulkan membuka kembali ruang diskusi guna mencapai kesepahaman antara legislatif dan eksekutif.
Permintaan mekanisme yang jelas dan transparan
Asmadi menekankan pentingnya koordinasi agar formula penyelesaian memiliki dasar hukum yang kuat. DPRD tidak berniat menghambat upaya pemerintah daerah, tetapi akan memberikan dukungan bila mekanisme sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau formula yang disiapkan pemerintah daerah dinilai sesuai regulasi dan efektif menghapus rekomendasi tahunan BPK, kami siap memberikan lampu hijau mendukung keputusan tersebut,"
Langkah selanjutnya
Komisi B berencana membuka kembali pembahasan bersama pihak eksekutif dengan mempertimbangkan dokumen dan kajian yang telah dibuat sebelumnya. Rapat kerja DPRD dan Pemkot diharapkan menyatukan persepsi mengenai langkah hukum maupun administratif yang akan ditempuh.
Asmadi berharap hasil penyelesaian piutang Rp24,4 miliar bersifat tuntas, transparan, dan tidak kembali menjadi temuan pada pemeriksaan BPK berikutnya. Pembahasan bersama dianggap kunci agar upaya penyelesaian efektif dan bebas risiko hukum di masa depan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...