Wamenkomdigi: Peta Jalan AI Nasional Dirancang Lima Tahun
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan pemerintah merancang Peta Jalan AI Nasional untuk jangka lima tahun, yakni 2026–2029. Kebijakan ini dibuat agar aturan dapat lebih cepat beradaptasi dengan laju perkembangan Artificial Intelligence/AI dan risiko baru yang muncul.
Alasan horizon lima tahun
Nezar mengatakan perkembangan teknologi AI, termasuk AI generatif, berlangsung sangat cepat sehingga sulit diproyeksikan dalam kerangka kebijakan yang terlalu panjang. Jangka waktu lima tahun dipilih agar regulasi bisa lebih responsif terhadap perubahan kemampuan teknologi dan dampak yang belum terduga.
"Perkembangan AI begitu cepat, pengembangan AI begitu mengejutkan, sehingga kalau kita patok sampai dengan 10 tahun ke depan, mungkin kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan dengan cepat dalam soal regulasi,"
Rancangan dan proses penyusunan
Pemerintah disebut masih mematangkan rancangan peta jalan tersebut. Penyusunan dilakukan dengan horizon waktu yang lebih pendek agar kebijakan tetap adaptif dan mudah dievaluasi. Menurut Nezar, kebijakan akan terus disesuaikan seiring munculnya teknologi baru dan risiko yang belum teridentifikasi.
Fokus regulasi dan etika
Di samping kerangka waktu, dokumen peta jalan juga memuat aspek etika sebagai salah satu instrumen utama. Nezar menekankan pentingnya regulasi etika untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab, inklusif, dan menjaga kedaulatan teknologi nasional.
"Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan regulasi etika AI menjadi instrumen penting untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab. Kita ingin teknologi yang inklusif, yang berdaya dan berdaulat,"
Dampak dan langkah selanjutnya
Dengan kerangka lima tahun, pemerintah berencana melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan kebijakan jika diperlukan. Pendekatan ini diharapkan mendukung pemanfaatan AI yang aman dan bermanfaat bagi berbagai sektor, sambil meminimalkan risiko sosial, ekonomi, dan keamanan.
Selanjutnya, rancangan peta jalan akan dilengkapi dengan kebijakan teknis dan etika sebelum diimplementasikan. Evaluasi berkala serta keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan memastikan kebijakan tetap relevan selama periode 2026–2029.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemensos Siapkan 4.000 Ketua RT sebagai Agen Perlinsos
Kemensos dan Pemkot Jakpus siapkan 4.000 ketua RT sebagai Agen Perlinsos untuk bantu akses digital dan pemba...
Mensos Siap Jalankan Arahan Pendidikan Gratis Nasional
Mensos Saifullah Yusuf menyatakan siap menjalankan arahan Presiden Prabowo soal pendidikan gratis nasional;...
Kemenhut Selamatkan 100 Satwa Liar Terdampak Karhutla
Kemenhut menyelamatkan 100 satwa liar terdampak karhutla hingga 22 September 2026, mayoritas berada di Kalim...
Strategi MBG di NTT: Petani Dapat Pasar, Anak Dapat Gizi
BGN prioritaskan MBG di NTT dengan melibatkan petani lokal agar anak mendapat gizi dan ekonomi desa bergerak...
Kemenhub Perkuat Operasi SAR KMP Virgo Transport 8
Kemenhub perkuat operasi SAR KMP Virgo Transport 8; tiga korban ditemukan, total 126 dari 243 orang telah te...
Kerugian Rp1,2 Miliar, 18 Rumah Terbakar di Kebayoran Lama
Kebakaran di Jalan Teuku Nyak Arif, Kebayoran Lama pada 22 Sept 2026 menghanguskan 18 rumah dan 4 usaha; ker...