Menteri PU Klarifikasi: Gunakan Pesawat Kemenhub, Bukan Jet Pribadi
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pesawat yang dipakai saat kunjungan kerja ke Indonesia Timur pada Rabu, 22 Juli 2026 di Jakarta, adalah milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk keperluan kalibrasi, bukan sewaan dari pihak swasta. Ia menjelaskan penggunaan itu disesuaikan dengan kondisi bandara tujuan dan kebutuhan mobilitas tugas yang padat.
Alasan penggunaan pesawat nonkomersial
Dody mengatakan beberapa bandara di daerah tujuan tidak selalu melayani penerbangan komersial. Selain itu, jadwal kunjungan yang padat memaksa dirinya berangkat di luar jadwal penerbangan reguler. Kondisi ini membuat opsi penerbangan nonkomersial menjadi pilihan praktis untuk meninjau proyek infrastruktur.
Dalam penjelasannya, Dody menegaskan pilihan itu berkaitan dengan ketersediaan layanan bandara dan efisiensi tugas, bukan sebagai fasilitas dari pihak swasta.
"Kalau private jet biasanya karena bandaranya tidak bisa didarati pesawat komersial," ujarnya. "Kemudian, itu kalibrasi Kementerian Perhubungan."
Sumber dan mekanisme pembiayaan
Mengenai biaya operasional, Dody mengatakan penggunaan pesawat negara tidak memberi keuntungan kepada pihak di luar pemerintah. Ia menjelaskan pembiayaan hanya merupakan perpindahan anggaran antar-kementerian yang sama-sama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi itu private jet dari pihak swasta tetapi khusus dari kementerian lain," katanya. "Ibaratnya keluar kantong kiri masuk kantong kanan atau sebaliknya, bukan ke kantong orang lain."
Penegasan kembali penggunaan pesawat negara
Dody menegaskan kembali preferensinya memakai pesawat negara untuk kegiatan dinas. Ia menyebut keterbatasan waktu kunjungan yang memungkinkan satu hari berpindah ke beberapa provinsi atau kabupaten sebagai alasan utama.
"Karena itu saya menggunakan penerbangan nonkomersial dan sampai saat ini saya lebih suka menggunakan pesawat negara," ujarnya. "Jadi, sekali lagi ya, bukan private jet seperti yang diberitakan selama ini."
Pernyataan Menteri PU ini menegaskan bahwa penggunaan pesawat dalam rangka tugas pemerintahan dilakukan dengan aset negara dan mekanisme anggaran antar-kementerian. Penjelasan tersebut juga menjadi klarifikasi atas kekhawatiran publik terkait status dan pembiayaan penerbangan dinas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...