Luhut: TNI-Polri-Pemda Perluas Agen Perlinsos Jelang 2026

Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan meminta TNI, Polri, dan pemerintah daerah memperluas jaringan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjelang peluncuran digitalisasi perlindungan sosial nasional pada Oktober 2026. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Percepatan Piloting Digitalisasi Perlinsos secara daring, Jumat, 18 September 2026.

Ajakan mempercepat pendaftaran agen

Luhut meminta jajaran pemerintah daerah serta aparat keamanan membantu memobilisasi calon agen di tingkat kecamatan dan desa. Ia berharap banyak kabupaten sudah siap saat peluncuran nasional.

Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen-agen bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita berharap nanti waktu Presiden launching bulan Oktober, sebanyak mungkin kabupaten sudah bisa masuk

Target pendaftaran dan cakupan

Saat ini tercatat sekitar 4,8 juta keluarga sudah mendaftar melalui sistem perlindungan sosial. Pemerintah menargetkan angka tersebut naik menjadi 40–50 juta keluarga sampai akhir 2026. Upaya itu dilakukan untuk menjangkau keluarga miskin, miskin ekstrem, kelompok rentan, dan masyarakat berkebutuhan khusus.

Peran TNI, Polri, dan pemerintah daerah

Luhut meminta gubernur dan pemerintah daerah menyebarkan informasi pendaftaran melalui seluruh jaringan pemerintahan. Pangdam dan Kapolda diminta mendorong Babinsa serta Bhabinkamtibmas menjadi agen untuk membantu masyarakat mendaftar dan mengakses layanan digital.

Fungsi agen dan aturan main

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan digitalisasi diperlukan untuk memperkuat akurasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran. Menurutnya, proses manual memakan waktu dan sumber daya yang besar sehingga tidak bisa sepenuhnya diandalkan.

Bapak Presiden menugaskan Pak Luhut bersama kita semua sebagai anggota untuk mempercepat pelaksanaan digitalisasi bansos. Karena tidak mungkin kita mengandalkan dengan cara-cara manual lagi

Gus Ipul juga berharap digitalisasi dapat mengurangi exclusion error, yaitu kondisi ketika keluarga yang berhak belum tercakup. Pemerintah mendorong masyarakat mendaftar lewat portal yang disediakan dengan bantuan Agen Perlinsos di lingkungan masing-masing.

Pejabat Kementerian Sosial menegaskan Agen Perlinsos adalah relawan. Mereka tidak menerima honor, dilarang memungut biaya, dan tidak boleh memanipulasi data. Tugas utama agen hanya membantu memasukkan data ke sistem digital.

Langkah ke depan

Penguatan jaringan agen dianggap kunci agar layanan perlindungan sosial makin inklusif dan dekat dengan masyarakat. Pemerintah menargetkan kolaborasi lintas institusi untuk mempercepat pendaftaran dan persiapan menjelang peluncuran nasional pada Oktober 2026.