Luhut: TNI-Polri-Pemda Perluas Agen Perlinsos Jelang 2026
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan meminta TNI, Polri, dan pemerintah daerah memperluas jaringan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjelang peluncuran digitalisasi perlindungan sosial nasional pada Oktober 2026. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Percepatan Piloting Digitalisasi Perlinsos secara daring, Jumat, 18 September 2026.
Ajakan mempercepat pendaftaran agen
Luhut meminta jajaran pemerintah daerah serta aparat keamanan membantu memobilisasi calon agen di tingkat kecamatan dan desa. Ia berharap banyak kabupaten sudah siap saat peluncuran nasional.
Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen-agen bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita berharap nanti waktu Presiden launching bulan Oktober, sebanyak mungkin kabupaten sudah bisa masuk
Target pendaftaran dan cakupan
Saat ini tercatat sekitar 4,8 juta keluarga sudah mendaftar melalui sistem perlindungan sosial. Pemerintah menargetkan angka tersebut naik menjadi 40–50 juta keluarga sampai akhir 2026. Upaya itu dilakukan untuk menjangkau keluarga miskin, miskin ekstrem, kelompok rentan, dan masyarakat berkebutuhan khusus.
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Keluarga terdaftar saat ini | 4,8 juta |
| Target pendaftaran hingga akhir 2026 | 40–50 juta |
| Jumlah Agen Perlinsos saat ini | ~196 ribu |
Peran TNI, Polri, dan pemerintah daerah
Luhut meminta gubernur dan pemerintah daerah menyebarkan informasi pendaftaran melalui seluruh jaringan pemerintahan. Pangdam dan Kapolda diminta mendorong Babinsa serta Bhabinkamtibmas menjadi agen untuk membantu masyarakat mendaftar dan mengakses layanan digital.
Fungsi agen dan aturan main
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan digitalisasi diperlukan untuk memperkuat akurasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran. Menurutnya, proses manual memakan waktu dan sumber daya yang besar sehingga tidak bisa sepenuhnya diandalkan.
Bapak Presiden menugaskan Pak Luhut bersama kita semua sebagai anggota untuk mempercepat pelaksanaan digitalisasi bansos. Karena tidak mungkin kita mengandalkan dengan cara-cara manual lagi
Gus Ipul juga berharap digitalisasi dapat mengurangi exclusion error, yaitu kondisi ketika keluarga yang berhak belum tercakup. Pemerintah mendorong masyarakat mendaftar lewat portal yang disediakan dengan bantuan Agen Perlinsos di lingkungan masing-masing.
Pejabat Kementerian Sosial menegaskan Agen Perlinsos adalah relawan. Mereka tidak menerima honor, dilarang memungut biaya, dan tidak boleh memanipulasi data. Tugas utama agen hanya membantu memasukkan data ke sistem digital.
Langkah ke depan
Penguatan jaringan agen dianggap kunci agar layanan perlindungan sosial makin inklusif dan dekat dengan masyarakat. Pemerintah menargetkan kolaborasi lintas institusi untuk mempercepat pendaftaran dan persiapan menjelang peluncuran nasional pada Oktober 2026.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...