Komisi VII Dorong Perbaikan Konektivitas untuk Dukung Destinasi Wisata

Komisi VII DPR RI mendorong perbaikan konektivitas transportasi dan peningkatan kualitas SDM untuk mempercepat pengembangan destinasi wisata prioritas. Pernyataan itu disampaikan oleh Samuel Wattimena usai Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, guna menanggulangi kendala akses ke kawasan Indonesia Timur dan destinasi prioritas lainnya.

Konektivitas transportasi sebagai kendala utama

Samuel menilai akses transportasi, terutama penerbangan, masih menjadi hambatan utama untuk mendorong kunjungan ke destinasi prioritas. Ia menekankan bahwa masalah sambungan penerbangan membuat aksesibilitas ke daerah seperti Sulawesi dan kawasan timur Indonesia kurang optimal.

Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan sektor transportasi dan infrastruktur. Untuk itu diperlukan komunikasi lintas kementerian agar rute dan frekuensi penerbangan dapat ditingkatkan serta harga tiket menjadi lebih terjangkau.

"Kita juga masih punya masalah di pariwisata kita adalah konektivitas, jadi kalau saya mau pergi ke Indonesia Timur, Sulawesi atau daerah lainnya dari 10 prioritas. Connection dari flightnya itu kan masalah besar, jadi memang harus terjadi kolaborasi, nggak bisa pariwisata berdiri sendiri,"

Peningkatan kualitas SDM pariwisata

Selain infrastruktur, Samuel memperingatkan pentingnya peningkatan SDM agar layanan di destinasi tidak mengecewakan wisatawan. Ia menyebut kondisi SDM yang lemah bisa membuat wisatawan kapok dan berdampak pada reputasi tujuan wisata.

Samuel memaparkan beberapa bidang peningkatan SDM yang perlu diprioritaskan:

• Manajerial dan pengelolaan destinasi
• Hospitality dan layanan tamu
• Pemandu wisata yang terlatih
• Keselamatan dan penanganan darurat

"Di sini juga kita perlu hati-hati kalau SDM tidak kuat. Turis ini bisa aja kemudian menjadi kapok karena hal-hal yang tidak tertangani oleh SDM kita,"

Harga tiket, koordinasi kementerian, dan langkah selanjutnya

Isu mahalnya harga tiket menjadi bagian dari pembahasan karena berkaitan langsung dengan keterjangkauan destinasi. Samuel menegaskan bahwa tanpa transportasi yang terhubung dan terjangkau, upaya promosi dan pengembangan wisata tidak akan berjalan optimal.

Untuk menanggapi persoalan teknis, Komisi VII telah berkoordinasi dengan Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan. Namun, menurut Samuel, pembahasan teknis tetap menjadi wewenang masing-masing komisi sesuai ruang lingkup tugasnya.

"Tapi ini harus dibicarakan, karena pariwisata tanpa konektivitas transportasi nggak akan berjalan dengan baik. Tidak mungkin,"

Koordinasi lintas kementerian, penguatan data keselamatan, dan program pelatihan SDM disebut penting untuk memastikan destinasi prioritas dapat menerima wisatawan secara aman dan profesional. Implementasi kebijakan teknis dan pemantauan berkelanjutan akan menjadi langkah berikutnya untuk mengatasi kendala yang ada.