Komisi VII Dorong Perbaikan Konektivitas untuk Dukung Destinasi Wisata
Komisi VII DPR RI mendorong perbaikan konektivitas transportasi dan peningkatan kualitas SDM untuk mempercepat pengembangan destinasi wisata prioritas. Pernyataan itu disampaikan oleh Samuel Wattimena usai Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, guna menanggulangi kendala akses ke kawasan Indonesia Timur dan destinasi prioritas lainnya.
Konektivitas transportasi sebagai kendala utama
Samuel menilai akses transportasi, terutama penerbangan, masih menjadi hambatan utama untuk mendorong kunjungan ke destinasi prioritas. Ia menekankan bahwa masalah sambungan penerbangan membuat aksesibilitas ke daerah seperti Sulawesi dan kawasan timur Indonesia kurang optimal.
Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan sektor transportasi dan infrastruktur. Untuk itu diperlukan komunikasi lintas kementerian agar rute dan frekuensi penerbangan dapat ditingkatkan serta harga tiket menjadi lebih terjangkau.
"Kita juga masih punya masalah di pariwisata kita adalah konektivitas, jadi kalau saya mau pergi ke Indonesia Timur, Sulawesi atau daerah lainnya dari 10 prioritas. Connection dari flightnya itu kan masalah besar, jadi memang harus terjadi kolaborasi, nggak bisa pariwisata berdiri sendiri,"
Peningkatan kualitas SDM pariwisata
Selain infrastruktur, Samuel memperingatkan pentingnya peningkatan SDM agar layanan di destinasi tidak mengecewakan wisatawan. Ia menyebut kondisi SDM yang lemah bisa membuat wisatawan kapok dan berdampak pada reputasi tujuan wisata.
Samuel memaparkan beberapa bidang peningkatan SDM yang perlu diprioritaskan:
- Manajerial dan pengelolaan destinasi
- Hospitality dan layanan tamu
- Pemandu wisata yang terlatih
- Keselamatan dan penanganan darurat
"Di sini juga kita perlu hati-hati kalau SDM tidak kuat. Turis ini bisa aja kemudian menjadi kapok karena hal-hal yang tidak tertangani oleh SDM kita,"
Harga tiket, koordinasi kementerian, dan langkah selanjutnya
Isu mahalnya harga tiket menjadi bagian dari pembahasan karena berkaitan langsung dengan keterjangkauan destinasi. Samuel menegaskan bahwa tanpa transportasi yang terhubung dan terjangkau, upaya promosi dan pengembangan wisata tidak akan berjalan optimal.
Untuk menanggapi persoalan teknis, Komisi VII telah berkoordinasi dengan Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan. Namun, menurut Samuel, pembahasan teknis tetap menjadi wewenang masing-masing komisi sesuai ruang lingkup tugasnya.
"Tapi ini harus dibicarakan, karena pariwisata tanpa konektivitas transportasi nggak akan berjalan dengan baik. Tidak mungkin,"
Koordinasi lintas kementerian, penguatan data keselamatan, dan program pelatihan SDM disebut penting untuk memastikan destinasi prioritas dapat menerima wisatawan secara aman dan profesional. Implementasi kebijakan teknis dan pemantauan berkelanjutan akan menjadi langkah berikutnya untuk mengatasi kendala yang ada.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...