DLH Surabaya Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi

SURABAYA — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya mengungkap dugaan penyalahgunaan solar subsidi oleh oknum pengelola armada sampah yang diduga berlangsung puluhan tahun. Pengungkapan pada Sabtu, 14 November 2026 bermula dari penangkapan dua pengemudi truk sampah yang kemudian menyebutkan nama 11 orang lain diduga terlibat atau mengetahui praktik pengalihan bahan bakar tersebut.

Pengungkapan dan pemeriksaan

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan kasus ini harus ditelusuri menyeluruh dan dilaporkan ke aparat penegak hukum karena melibatkan fasilitas negara. Ia memuji langkah Kepala DLH, M. Fikser, yang membuka praktik tersebut.

“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget,”

Eri menegaskan anggaran dan fasilitas negara, termasuk BBM subsidi, harus digunakan sesuai peruntukan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Modus dan aliran solar

Kepala DLH Surabaya, M. Fikser, menjelaskan dari pemeriksaan awal dua pengemudi mengaku tidak bertindak sendirian. Mereka menyebut 11 nama lain yang kini menjadi bagian dari pendalaman kasus.

“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,”

Modus yang dipakai yakni memindahkan solar dari tangki kendaraan pengangkut sampah ke dalam galon, lalu dijual ke pihak lain yang diduga menjadi penadah. Solar yang dialihkan seharusnya dialokasikan untuk armada dari TPS menuju TPA.

Menurut informasi awal DLH, penadah diduga menjual kembali solar kepada petani atau pihak lain yang menggunakan mesin diesel, seperti mesin penyedot air.

Nilai keuntungan dan proses hukum

Dua pengemudi yang tertangkap mengaku memperoleh sekitar Rp160 ribu per minggu dari penjualan solar. Namun Fikser menduga nilai keuntungan tersebut kemungkinan lebih besar sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut.

“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,”

DLH sudah menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak telah berjalan di Kejaksaan Negeri Surabaya, dan kasus diarahkan sebagai penanganan tindak pidana korupsi karena terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sanksi administrasi dan penguatan pengawasan

Selain proses pidana, DLH mengusulkan sanksi berat kepada dua pegawai berstatus PPPK yang tertangkap. Proses pemberhentian akan mengikuti tahapan administrasi kepegawaian dan pemeriksaan di badan kepegawaian.

Sebagai langkah pencegahan, DLH memperketat pengawasan dengan memasang perangkat GPS pada armada. Sistem ini menghitung kebutuhan solar berdasarkan jarak tempuh dan jumlah ritase sehingga alokasi lebih akurat.

“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik,”

DLH Surabaya mengelola sekitar 300 armada operasional, dengan sekitar 120 kendaraan yang mendapatkan alokasi solar subsidi. Perubahan prosedur internal terkait pengisian BBM kini sedang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Pengusutan perkara ini akan menentukan langkah hukum dan administratif selanjutnya, sekaligus menjadi pijakan bagi pembenahan pengelolaan BBM subsidi di lingkungan pemerintahan kota.