Satgas Walantara Dukung Penindakan Galian Ilegal di Sumut

MEDAN – Ketua DPW Satgas Investigasi dan Penindakan Wahana Lingkungan Alam Nusantara (Walantara) Sumut, Sastra Sembiring, menyatakan dukungan penuh terhadap tindakan pemerintah menertibkan aktivitas galian ilegal di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Jumat (15/5), menanggapi operasi yang digelar Dinas Perindag ESDM Provinsi Sumut.

Dukungan terhadap penertiban

Sastra mengapresiasi langkah Dinas Perindag ESDM Sumut dalam menindak pelaku usaha tambang yang beroperasi tanpa dokumen atau izin jelas. Menurutnya, penindakan itu perlu untuk menghentikan praktik usaha ilegal yang merugikan negara.

"Kami mendukung dan mengapresiasi langkah tegas Dinas Perindag ESDM Provinsi Sumut menertibkan pelaku-pelaku usaha tambang ilegal yang melakukan usaha tanpa dokumen yang jelas,"

Alasan penertiban

Sastra menekankan setiap aktivitas penambangan harus berjalan sesuai mekanisme administrasi yang berlaku di provinsi. Ia menyebut pengambilan material secara ilegal berdampak langsung pada keuangan daerah dan kondisi lingkungan.

"Setiap kubik matrial yang diambil atau dicuri secara ilegal tanpa cara yang benar dan mekanisme administrasi yang tidak jelas sangat merugikan negara serta lingkungan. Terutama pendapatan asli daerah,"

Permintaan kepada aparat penegak hukum

Selain pujian, Satgas Walantara meminta aparat kepolisian dan penegak hukum untuk ikut memperkuat tindakan. Tujuannya agar penindakan memberikan efek jera bagi pelaku usaha galian ilegal.

• Satgas meminta Polda Sumut turun tangan aktif.
• Satgas meminta jajaran polres meningkatkan penindakan di lapangan.
• Penegak hukum diharapkan memberikan sanksi yang membuat efek jera.

Langkah Dinas Perindag ESDM Sumut

Di bawah kepemimpinan Dedi Jaminsyah Putra Harahap, Dinas Perindag ESDM Sumut gencar menutup lokasi galian yang dinilai merugikan negara dan merusak lingkungan. Penutupan lokasi menjadi salah satu langkah administratif untuk menghentikan aktivitas ilegal.

Penindakan yang lebih tegas dinilai penting untuk melindungi pendapatan asli daerah dan memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak. Selanjutnya, koordinasi antarinstansi akan menjadi kunci agar operasi penertiban berjalan efektif dan berkelanjutan.